Edukasi Bank Indonesia tentang Program Elektronifikasi bagi Mahasiswa UNS

SOLO – Masih dalam rangkaian Lustrum ke-8 Universitas Sebelas Maret Surarta, pada Rabu, 23 Maret 2016, berlangsung Edukasi Bank Indonesia tentang Program Elektronifikasi bagi Mahasiswa UNS. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia Surakarta. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor IV UNS, Dr. Widodo Muktiyo. Kepala UPT Perpustakaan UNS, Dr. Muhammad Rohmadi, dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Surakarta, Bandoe Widiarto. Juga Kabid Angkutan Dishubkominfo Kota Surakarta, Anindita Prayoga. Manajer Marketing PT. Aino Indonesia, Yeni Ekasusanti, serta Kepala Biro, Ketua Lembaga, para Dekan, Direktur, Wadek I, Wadir I, Kepala UPT, Kaprodi, serta para pustakawan, karyawan dan ratusan mahasiswa UNS.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Surakarta, Bandoe Widiarto, bahwa pada saat ini pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) sedang berupaya untuk menggalakkan program Elektronifikasi, yaitu suatu upaya untuk mengubah transaksi masyarakat yang semula dilakukan secara manual menjadi elektronik, dari metode pembayaran tunai menjadi pembayaran non-tunai, serta pelaku transaksi keuangan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi inklusif. Gambaran ini tertuang dalam kerjasama penandatangan MoU Elektronifikasi antara pihak Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dengan pihak perwakilan Bank Indonesia (BI) Surakarta.

Ini juga sebagai tindak lanjut kerja sama antara Bank Indonesia dengan Universitas Sebelas Maret, dalam bentuk: Pertama, BI membantu dan mendukung civitas akademika dalam melengkapi pusat sumber belajar yang berwujud BI Corner yang ditempatkan di UPT Perpustakaan UNS; Kedua, BI membantu mahasiswa UNS dalam bentuk beasiswa (GenBI). Ketiga, bersama-sama dalam mendukung budaya literasi bidang keuangan dan perbankan bagi civitas akademika UNS dan masyarakat umum; Keempat, bersama-sama dalam program magang akademik civitas akademika UNS di BI; dan Kelima, bersama-sama menjalankan program CSR (corporate social responsibility) untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam edukasi ini, seperti yang disampaikan nara sumber yaitu M. Taufik Amrozy, Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Surakarta, bahwa program Elektronifikasi merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) guna meningkatkan transaksi non tunai di masyarakat yang saat ini masih tergolong rendah, yaitu di bawah 20%. Selain itu, menurutnya elektronifikasi juga mendorong terwujudnya keuangan inklusif karena dapat membuka akses masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan serta mendekatkan lembaga keuangan kepada masyarakat hingga ke daerah terpencil (remote area). Elektronifikasi memberikan manfaat secara luas baik bagi masyarakat, pemerintah, dan perekonomian seperti kemudahan, kenyamanan, keamanan dalam transaksi, serta meningkatkan dan memperluas akses pembayaran. Juga elektronifikasi ikut menciptakan transparansi dan good governance bagi pemerintah, sehingga sangat bermanfaat bagi efisiensi perekonomian bangsa.

Nara sumber lainnya Deputi Direktur Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif BI, Agustina Darmayanti, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah terus mendorong penggunaan transaksi non tunai (elektronifikasi) dalam berbagai program. Antara lain penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bersyarat kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang menggunakan uang elektronik, pembayaran pemerintah kepada masyarakat untuk bantuan sosial, pengembangan sistem e-government pada berbagai pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, pengggunaan Transaksi Non Tunai dan Perluasan Akses Keuangan dalam rangka Penempatan dan perlindungan TKI, serta Penggunaan sistem non tunai untuk parkir seperti yang sudah diterapkan di Jakarta.

Sementara itu, Wakil Rektor IV UNS, Dr. Widodo Muktiyo, dalam sambutannya menyatakan bahwa dalam penerapan elektronifikasi tersebut, diharapkan dapat berpengaruh kepada perkembangan ekonomi yang semakin meningkat dan pengelolaan manajemen birokrasi yang semakin modern, menuntut dan membutuhkan pengelolaan keuangan secara efisien, transparan, dan akuntabel. (Divisi Humas, Kerjasama, dan Bisnis)