Posts

Peran Pustakawan Dalam Upaya Pencegahan Penjiplakan Karya Ilmiah

Oleh Drs. Harmawan, M.Lib

Abstrak
Tulisan ini menguraikan tentang bagaimana cara mengatasi penjiplakan karya ilmiah. Untuk mengurangi adanya penjiplakan karya ilmiah penulis menyarankan tiga hal yang perlu dilakukan khususnya bagi pustakawan. Pertama perlu adanya program yang dapat meningkatkan minat baca. Kedua pengadaan bahan pustaka harus berorientasi kepada kebutuhan pengguna, sehingga harus ada prioritas pengadaan mengingat anggaran perpustakaan yang terbatas. Ketiga perlu pembentukan database hasil penelitian termasuk skripsi, tesis dan disertasi.

Seorang oknum dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya telah melakukan perbuatan tercela dengan melakukan penjiplakan karya ilmiah milik orang lain (Jawa Pos, 28-9-1997). Kasus ini tentunya mencoreng tidak hanya nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan melainkan juga perguruan tinggi pada umumnya. Pernyataan bahwa perguruan tinggi merupakan kampungnya masyarakat ilmiah yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan objektivitas akan ternodai. Bukan mustahil penjiplakan karya ilmiah juga terjadi di perguruan tinggi lain, tetapi tidak diketahui. Pertanyaannya adalah  kenapa kasus semacam ini dapat terjadi ? Ada banyak factor yang menyebabkan terjadinya penjiplakan tersebut. Diantaranya adalah kurangnya budaya baca di masyarakat kita termasuk masyarakat perguruan tinggi, masih minimnya anggaran untuk perpustakaan terutama untuk pengadaan bahan pustaka dan belum adanya database (pangkalan data) tentang hasil penelitian termasuk skripsi, tesis, disertasi, dsb sebagai media penyimpanan dan alat untuk memudahkan dalam penelusuran. Penulis mencoba untuk menguraikan penyebab tersebut di atas beserta upaya penanggulangannya dalam kaitannya dengan profesi pustakawan.

  1. Kurangnya minat baca bagi civitas akademika.
    Semakin banyak membaca semakin luas pengetahuan seseorang. Seseorang yang luas pengetahuannya tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian. Jadi seorang peneliti harus banyak bacaan/referensi terutama bacaan yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti, termasuk pengetahuan tentang metode penelitian. Di Perguruan Tinggi cara yang termudah dan termurah untuk mencari bahan bacaan yang banyak adalah dengan berkunjung ke perpustakaan. Oleh karena itu, tinggi rendahnya minat baca di perguruan tinggi biasanya dapat di ukur dari tinggi rendahnya kunjungan mahasiswa atau dosen ke perpustakaan. Indikator ini tentunya mengesampingkan individu yang mempunyai budaya baca tinggi, tetapi mereka dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara membeli buku atau bahan pustaka sendiri. Kalau kita melihat dapa Profil Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia terlihat bahwa jumlah pengguna perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan adalah sangat rendah, yaitu rata-rata belum ada 10 % dari jumlah pengguna potensial. Untuk mengatasi hal tersebut di atas tentunya harus ada kerjasama yang harmonis dan bersenergi antara para dosen dan pustakawan. Pustakawan tentunya harus ikut bertanggung jawab untuk meningkatkan minat baca bagi civitas akademikanya dengan lebih proaktif, misalnya, selalu memperhatikan kebutuhan informasi bagi pengguna, membuat alat penelusuran seperti indeks, abstrak dsb. Begitu juga dosen harus ikut aktif mengusulkan bahan pustaka yang dibutuhkan dan menyarankan kepada mahasiswanya untuk mencari informasi yang bersangkutan dengan mata kuliahnya ke perpustakaan. Hal ini akan berjalan baik apabila ada koordinasi antara dosen dan pustakawan.
  2. Anggaran pengadaan bahan pustaka di perpustakaan yang relatif kecil
    Harus diakui bahwa anggaran pengadaan bahan pustaka untuk perpustakaan di Indonesia pada umumnya sangat kecil kalau kita bandingkan dengan anggaran perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi di negara maju. Penulis pernah magang kerja di Glasgow University Library (Inggeris) selama 1 bulan pada tahun 1992; pada waktu itu perpustakaan tersebut telah memiliki koleksi kurang lebih sebanyak 1,5 juta buku dan berlangganan jurnal sebanyak 1000 judul lebih. Bandingkan dengan perpustakaan di Indonesia, Perpustakaan UGM misalnya , pada tahun 1995 hanya memiliki 532.189 eksemplar dan 498 judul jurnal. Lebih menyolok lagi kalau kita bandingkan dengan perpustakaan UNS yang hanya memiliki 85.923 eksemplar dan 36 judul (langganan jurnal) pada tahun 1995. Gambaran ini menunjukan bahwa anggaran pengadaan bahan pustaka untuk perpustakaan perpguruan tinggi di Indonesia masih sangat minim terutama untuk langganan jurnal ilmiah.
    Pustakawan mestinya tidak kecil hati menghadapi kenyataan ini. Kita harus dapat mengatur anggaran yang relatif kecil ini dengan sebaik mungkin. Pengadaan bahan pustaka harus tetap berorientasi kepada pengguna dan ada skala prioritas mana kebutuhan pengguna yang mendesak dan mana kebutuhan yang dapat ditangguhkan. Dengan cara tersebut diharapkan pengguna perpustakaan tidak malas lagi dating ke perpustakaan.
  3. Belum adanya database (pangkalan data) tentang hasil penelitian.
    Pembentukan database (pangkalan data) sangat besar manfaatnya untuk melihat apakah suatu penelitian dengan topik tertentu, telah dilakukan oleh seseorang. Sehingga pembimbing penelitian tidak akan mengalami kesulitan untuk mengetahui apakah proposal yang diajukan oleh peneliti/mahasiswa sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Hal dapat mengurangi kemungkinan adanya penjiplakan atau duplikasi penelitian.
    Database adalah kumpulan dari suatu catatan/dokumen. Database penelitian dapat berupa kumpulan abstrak atau indeks baik yang menggunakan system konvensional maupun komputer. Apabila penyimpanan data/dokumen sudah menggunakan komputer akan sangat membantu para pengelola (pustakawan) atau pencari informasi  (peneliti atau pembimbing) untuk mengakses informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi sekarang ini, untuk membentuk database tidaklah sulit.
    Ada beberapa lembaga penelitian yang menerbitkan kumpulan abtrak hasil penelitian, namun keberadaannya belum memadai.
    Oleh karena itu, pembentukan database sangat diperlukan untuk mencegah munculnya penjiplakan karya ilmiah. Masing-masing perguruan tinggi seharusnya membentuk database local, selanjutnya dari database local tersebut dapat diakses secara nasional maupun intenasional dengan menggunakan internet.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penjiplakan karya ilmiah diharapkan tidak terjadi lagi di perguruan tinggi. Untuk mencegah terjadinya penjiplakan karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi masing-masing, diperlukan kerjasama yang harmonis antara pustakawan dan dosen untuk meningkatkan minat baca. Disamping itu perlu adanya dukungan dari pimpinan universitas dan kreativitas pustakawan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi civitas akademikanya. Pembentukan database tentang hasil penelitian termasuk skripsi, tesis, desertasi adalah hal yang sangat diperlukan. Hal ini untuk meudahkan pengecekan hasil penelitian agar supaya tidak terjadi penjiplakan atau penelitian ganda.

FUNGSI KATALOG INDUK DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI STAKEHOLDERS

Oleh : Harmawan

PENDAHULUAN

 

Andaikata semua penerbit di Indonesia sudah menyerahkan hasil terbitannya ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, boleh jadi  Perpustakaan Nasional akan kebanjiran pengunjung, karena mempunyai koleksi yang terlengkap di Indonesia.

 

Andaikata Perpustakaan Nasional telah  membangun katalog induk secara online dan dikerjakan secara profesional, boleh jadi para pustakawan tidak perlu lagi repot dalam membuat katalog, menentukan tajuk subjek dan nomor klasifikasi. Mereka cukup menyalin/mengunduh apa yang sudah dibuat oleh pustakawan di Perpustakaan Nasional.

 

Andaikata semua karya  ilmiah dari masing-masing perguruan tinggi sudah dimasukkan dalam katalog induk dan sudah ada aturan yang jelas untuk mengaksesnya dari masing- masing perpustakaan, boleh jadi para pengguna perpustakaan tidak perlu lagi pergi kesana kemari untuk mencari informasi yang mereka perlukan. Silang layan (Inter Library Loan) akan semakin lancar, sehingga kebutuhan informasi pengguna perpustakaan akan mudah dipenuhi dan peran perpustakaan semakin nampak di mata “stakeholder”nya.

 

Sayangnya kenyataan tidak demikian. Upaya pembentukan katalog induk sudah lama diusahakan, namun dampaknya belum dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, misalnya, telah mencoba membangun Katalog Induk ( lihat http://digilib.pnri.go.id ), namun hasilnya sampai saat ini masih belum memuaskan. Perpustakaan Universitas Brawijaya bersama dengan Perpustakaan UNAIR, ITS, UI dan ITB, telah berusaha membangun katalog induk dengan harvesternya, namun menurut saya masih harus disempurnakan. Upaya-upaya tersebut harus kita dukung dan hargai, karena banyak manfaat yang akan kita peroleh apabila katalog induk tersebut terwujud dengan baik.

 

PENGERTIAN KATALOG DAN KATALOG INDUK

 

Katalog berasal dari bahasa Latin “catalogus” yang berarti daftar barang atau benda yang disusun untuk tujuan tertentu. Contoh katalog dalam pengertian umum adalah Sophie Martin Le Catalogue, katalog penerbit dsb.

 

Beberapa definisi katalog menurut ilmu perpustakaan dapat disebutkan sbb :

  1. Katalog berarti daftar berbagai jenis koleksi perpustakaan yang disusun menurut sistem tertentu.(Fathmi, 2004,p.6 )
  2. A catalogue is a list of, an index to, a collection of books and/or other materials. It enables the user to discover : what material is present in the collection, where this material may be found. (Hunter, 199, p. 1)
  3. Katalog perpustakaan merupakan suatu rekaman atau daftar bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan atau beberapa perpustakaan yang disusun menurut aturan dan sistem tertentu. (Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan, 2003, p. 130)

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa katalog merupakan daftar dari koleksi perpustakaan atau beberapa perpustakaan yang disusun secara sistematis, sehingga memungkinkan pengguna perpustakaan dapat mengetahui dengan mudah koleksi apa yang dimiliki oleh perpustakaan dan dimana koleksi tersebut dapat ditemukan.

 

Sedangkan pengertian katalog induk (union catalog) sangat berkaitan erat dengan kerjasama pengkatalogan (cooperative cataloguing). Cooperative cataloguing sesuai dengan istilahnya merupakan kerjasama antar perpustakaan dalam pengerjaan katalog dan hasilnya adalah katalog induk. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa katalog induk merupakan hasil kerjasama dalam pengerjaan katalog oleh beberapa perpustakaan atau penyatuan dari beberapa katalog perpustakaan. Berikut adalah contoh katalog induk yaitu Katalog Induk Thailand dan Katalog Induk Lousiana yang dapat di akses melalui internet dengan alamat :http://uc.thailis.or.th dan http://search.lousilibraries.org

FUNGSI KATALOG INDUK

 

Sebetulnya fungsi katalog induk tidak jauh berbeda dengan fungsi katalog.

Charles Ammi Cutter menyebutkan tiga fungsi katalog yaitu :

 

  1. Enable a person to find a book of which either :

the author

the title                        is known

the subject

  1. Show what the library has :

by given author

on a given subject

in a given kind of literature

  1. Asssist in the choice of a book :

as to its edition

as to its character (literacy or topic)

 

Terjemahan secara bebas adalah sbb :

 

  1. Memungkinkan seseorang menemukan sebuah buku yang diketahui dari pengarang, judul atau subyeknya.
  2. Menunjukkan apa yang dimiliki suatu perpustakaan oleh pengarang tertentu, pada subyek tertentu, dalam jenis literatur tertentu.
  3. Membantu dalam pemilihan buku berdasarkan edisinya atau berdasarkan karakternya (bentuk sastra atau berdasarkan topik)

 

Fungsi tersebut dikemukakan oleh Cutter lebih dari 100 tahun yang lalu, namun sampai saat ini masih sangat relevan tentunya dengan beberapa penyesuaian seperti istilah buku sebaiknya diganti dengan istilah koleksi. Sedangkan untuk katalog induk mempunyai fungsi tambahan antara lain mempermudah penyalinan katalog (copy cataloguing), mendukung pengawasan bibliografi (bibliographic control), dan menopang silang layan (inter library loan).

 

MEMPERMUDAH PENYALINAN KATALOG (COPY CATALOGUING)

 

Fungsi katalog induk dalam mempermudah penyalinan katalog (copy cataloguing) bukan ditujukan untuk kepentingan pengguna perpustakaan secara langsung, melainkan untuk kepentingan para pustakawan khususnya pengkatalog dan pengklasir. Dengan adanya katalog induk memungkinkan pengkatalog dan pengklasir menyalin, mengkopi, atau mengunduh data bibliografi dan nomor kasifikasi yang sudah ada dalam katalog induk tersebut. Dengan demikian sebuah buku atau bahan pustaka lainnya tidak perlu dibuat katalognya secara berulang-ulang oleh setiap perpustakaan apabila katalognya sudah tersedia di katalog induk, tentunya dengan beberapa penyesuaian apabila diperlukan. Copy cataloguing juga memungkinkan untuk meng”upload” katalog seandainya buku yang akan dibuat katalognya itu tidak ada dalam katalog induk. Dengan cara demikian akan sangat menghemat biaya, tenaga dan waktu dan akan mempercepat pemrosesan bahan pustaka serta pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan kepada pengguna perpustakaan.

 

MENDUKUNG PENGAWASAN BIBLIOGRAFI (BIBLIOGRAPHIC CONTROL)

 

Pengawasan bibliografi (Bibliographic control) adalah konsep dan mekanisme untuk mengetahui semua terbitan buku dalam suatu kawasan pada suatu kurun waktu tertentu, baik dalam suatu negara atau suatu regional atau tingkat internasional. Dengan prinsip ini, dapat diketahui jenis, jumlah dan judul buku apa saja yang sudah diterbitkan dalam suatu daerah tertentu pada masa tertentu ( Abdul Rahman Saleh dkk., 2005).

Fungsi katalog induk dalam mendukung pengawasan bibliografi sebetulnya merupakan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan pengawasan bibliografi biasanya dengan mekanisme pemberian ISBN (International Standard Book Number) dan menerapkan Undang-Undang tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam serta dengan cara mengumpulkan bahan rujukan berupa bibliografi atau indeks. Katalog induk dapat mendukung terlaksananya pengawasan bibliografi secara efektif.

 

Dalam konteks karya ilmiah perguruan tinggi, katalog induk dapat pula difungsikan sebagai alat bantu  pengawasan bagi dosen pembimbing atau peneliti. Dosen pembimbing skripsi, tesis atau desertasi dapat dengan mudah mengetahui apakah karya tulis yang dibuat mahasiswanya itu asli atau tidak. Begitu juga para peneliti akan sangat mudah mengetahui apakah penelitian yang akan dilakukan sudah pernah diteliti orang lain atau belum. Dengan demikian pengulangan penelitian akan dapat dihindari.

 

MENOPANG SILANG LAYAN (INTER LIBRARY LOAN)      

 

Di dunia ini tidak ada pengelola perpustakaan yang berani mengatakan bahwa perpustakaannya adalah perpustakaan yang lengkap. Berapa jumlah informasi yang terbit setiap hari ? Saya belum menemukan data tentang jumlah terbitan buku diseluruh dunia, namun yang pasti adalah sangat banyak. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Abdul Rahman Saleh dkk. disebutkan bahwa di Indonesia selama tahun 2002 jumlah buku yang diterbitkan adalah sebanyak 6.656 judul. Ini baru buku yang terbit di Indonesia belum termasuk yang terbit di negara-negara lain. Kalau ada pustakawan yang menyatakan bahwa perpustakaannya mempunyai koleksi yang lengkap, betapa besar dana yang dibutuhkan untuk pengembangan koleksinya. Hal ini nampaknya sulit untuk direalisasikan.

 

Disisi lain kebutuhan informasi stakeholders perpustakaan khususnya pengguna meningkat terus seiring dengan cepatnya perkembangan informasi dan teknologi. Untuk mengatasi persoalan tersebut perpustakaan sebaiknya menyelenggarakan kegiatan silang layan. Katalog induk mempunyai peran penting dalam kegiatan silang layan. Dengan mengakses melalui katalog induk, pengguna perpustakaan akan mudah mengetahui dimana informasi yang dicari itu berada dan bagaimana cara untuk mendapatkannya.

 

KATALOG INDUK KARYA ILMIAH PERGURUAN TINGGI DAN KEBUTUHAN INFORMASI STAKEHOLDERS.

 

Dalam Workshop for Result Developing Information Resources Sharing di Universitas Brawijaya Malang tgl. 3-4 Mei 2007 yang lalu, Sulistyo-Basuki telah menyampaikan suatu masalah tentang rancunya penggunaan istilah produk perguruan tinggi dengan local content. Keduanya adalah suatu hal yang berbeda. Orang sering mengatakan bahwa produk perguruan tinggi, seperti, tesis, disertasi, laporan penelitian, laporan rektor merupakan local content, padahal produk seperti tersebut dinamakan dengan literatur kelabu (grey literature). Sedangkan yang dimaksud dengan local content adalah terbitan mengenai suatu lembaga atau daerah.

 

Dalam kaitannya dengan katalog induk sebetulnya tidak ada perbendaan fungsi yang signifikan antara katalog induk karya ilmiah perguruan tinggi dengan local content atau dengan bahan pustaka lain. Dalam hal ini perbedaan yang nampak justru terletak pada pemenuhan kebutuhan informasi stakeholders khususnya pengguna perpustakaan. Seseorang yang menelusur informasi tentang sebuah buku melalui katalog online baik yang melalui internet atau local area network masih jarang yang menanyakan apakah buku tersebut sudah didigitalkan atau belum. Pada umumnya para pengguna perpustakaan sudah paham bahwa koleksi buku belum disimpan dalam bentuk digital, kecuali buku yang sudah dirancang untuk e-book. Lain halnya dengan koleksi skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian; koleksi tersebut sudah banyak yang disimpan dalam bentuk digital. Kalau seseorang telah mengetahui skripsi dengan judul tertentu ada di sebuah perguruan tinggi tertentu melalui katalog online, dia akan menanyakan bagaimana cara mendapatkan fulltextnya. Para pengguna perpustakaan pasti tidak puas apabila hanya disajikan data bibliografinya. Dengan tuntutan pengguna seperti itu, perpustakaan biasanya melengkapi data bibliografinya dengan abstrak dan fulltextnya. Khusus untuk fulltext, perputakaan lazimnya masih menyimpan secara tersembunyi. Data tersebut akan dapat dimunculkan apabila syarat-syarat tertentu sudah terpenuhi.

 

SULITNYA MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN KATALOG INDUK

 

Ini bukan pernyataan yang pesimistis, melainkan suatu kenyataan yang mesti dihadapi apabila ingin membangun atau mengembangkan katalog induk. Pengalaman menunjukkan bahwa Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia melalui UKKP (Unit Koordinasi Kegiatan Perpustakaan) telah mencoba membangun katalog induk nasional pada tahun 1994, hasilnya tidak dapat kita rasakan sampai saat ini. Perpustakaan Nasional dengan koleksi digitalnya telah mampu mengembangkan katalog induk secara online, tetapi isinya masih sangat memprihatinkan. Berikut ini penulis akan sajikan perbandingan hasil mengakses Koleksi Digital Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan  Thailand Union Catalog (Lihat gambar). Ketika penulis mengakses katalog melalui Koleksi Digital Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kata kunci : akuntansi, maka informasi yang didapat adalah “tidak ditemukan cantuman yang bersesuaian. Bandingkan ketika kita mengakses dengan kata yang sama dalam bahasa Inggeris melalui Thailand Union Catalog ! Hasilnya ditemukan 6773 records. Contoh lain adalah kita dapat mengakses katalog induk di Perpustakaan Universitas Airlangga dengan OAI Harvester nya. Namun perkembangannya juga masih lambat. Pada tgl. 23 Mei 2007 jumlah data yang sudah dimasukkan adalah 25 records untuk koleksi digital yang ada di UNAIR, 25015 records untuk koleksi buku dari UNAIR, 407 records dari UNIBRA, 1529 records dari ITS, 17924 records dari UI, dan 678 records koleksi jurnal dari UNAIR. Setelah beberapa hari kemudian yaitu tgl. 28 Mei 2007, penulis lihat data tersebut masih belum berubah yang berarti tidak ada perkembangan. Idealnya suatu katalog induk senantiasa di update setiap hari, sehingga pengguna perpustakaan akan menemukan hal-hal baru apabila mengaksesnya. Inilah sulitnya membangun dan mengembangkan katalog induk. Pepatah mengatakan bahwa membangun itu sulit, tetapi memelihara akan lebih sulit lagi. Dalam kasus di atas seharusnya ada sinergi antara perpustakaan perguruan tinggi dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam membangun katalog. Induk. Perpustakaan Nasinal RI sudah punya wadahnya, sementara perpustakaan perguruan tinggi memiliki isinya, kalau keduanya dapat bersinergi dengan baik Insya Allah pembangunan Katalog Induk Indonesia akan lebih baik. Selanjutnya fungsi katalog induk akan segera dapat dirasakan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

 

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain  :

  1. Katalog induk disamping mempunyai fungsi sebagaimana katalog perpustakaan, juga berfungsi mempermudah copy cataloguing, mendukung pengawasan bibliografi dan menopang pengembangan silang layan.
  2. Pengembangan katalog induk memang sulit, namun apabila katalog induk dapat diwujudkan akan banyak manfaat yang dapat diperoleh bagi stakeholders khususnya pengguna perpustakaan.
  3. Antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan perpustakaan perguruan tinggi seharusnya bersinergi dalam pembangunan dan pengembangan katalog induk.
  4. Penulis berharap dalam Workshop of Informastion Internet Working II yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya Malang ini, dapat menghasilkan rekomendasi untuk mpercepat terwujudnya Katalog Induk Nasional yangdifasilitasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. Aslam, Mahfut, 2007. Ragam silang layan antar perpustakaan berbasis web : pengalaman dan studi kasus di Australia. Makalah disampaikan pada Workshop for Result Developing Information Resource Sharing yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, tgl. 3 – 4 Mei 2007.
  2. Bush, Carmel et al. 2000. Prospector : a multivendor, multitype, and multistate western union catalog, Information Technology and Libraries 23,4.
  3. Coyle, Karen, 2000. The virtual union catalog : a comparative study. D-LibMagazine,6, 3. (www.dlib.org/dlib/march00/coyle/03coyle.html )
  4. Fathmi dan Adriati, 2004. Katalogisasi : Bahan Ajar Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI.
  5. Hunter, Eric J and Bakewell, K.G.B. 1991. Cataloguing. London : Library Association Publishing.
  6. Saleh, Abdul Rahman dkk. 2005. Kondisi perbukuan Indonesia pasca krisis moneter 1998. Perkembangan Perpustakaan di Indonesia. Bogor : IPB Press.
  7. Septiyantono, Tri (editor), 2003. Dasar-dasar iimu perpustakaan dan informasi. Yogyakarta : Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adap IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  8. Sulistyo-Basuki, 2007. Peluang dan strategi rekomendasi penerapan silang layan antarperpustakaan berbasis Web di Indonesia. Makalah disampaikan pada Workshop for Result Developing Information Resource Sharing yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, tgl. 3 – 4 Mei 2007.
  9. Toha, Yuyu Yulia dan Mustafa, B. 2005. Perpustakaan Nasional sebagai pusat data : layanan copy cataloging metadata bibliografi bagi perpustakaan di Indonesia. Perkembangan Perpustakaan di Indonesia. Bogor : IPB Press.

Peran Pustakawan Dalam Era Digitalisasi Informasi

Oleh : Harmawan

PENDAHULUAN

Arus perubahan tehnologi informasi secara cepat melanda semua organisasi termasuk perpustakaan. Sementara para pustakawan masih harus tetap menyelenggarakan dan menyediakan layanan informasi secara tradisional, disisi lain tuntutan untuk mengikuti kemajuan teknologi informasi harus juga terpenuhi. Pustakawan harus mengembangkan keahliannya dalam bidang teknologi informasi. Mereka juga mempunyai peran baru agar supaya dapat mendukung layanan informasi yang berbasis teknologi. Teknologi telah berpengaruh besar terhadap kegiatan pustakawan. Para pustakawan yang bertugas menyeleksi bahan pustaka mesti berhubungan dengan penyediaan informasi secara digital tanpa harus memilikinya. Para pustakawan yang bekerja di bagian pemrosesan harus memproses bahan pustaka yang dapat diakses melalui komputer oleh pengguna. Petugas referensi sekalipun masih melayani pengguna seperti biasa, mereka juga mempunyai tugas tambahan yaitu melayani pengguna perpustakaan secara online (diluar perpustakaan).

Misi perpustakaan pada umumnya masih tetap yaitu menyediakan layanan informasi yang terbaik bagi penggunanya, tetapi kemajuan teknologi telah menambah dimensi baru tentang tugas perpustakaan dan pustakawan belum siap menghadapinya. Sehingga pencapaian misi sulit untuk dilaksanakan. Kebanyakan perpustakaan belum siap menghadapi perubahan, anggaran masih terbatas bahkan prosentase dari keseluruhan anggaran dari lembaga induknya sangat kecil. Perputaran staf sangat lambat, penambahan tenaga baru juga sangat sulit.

Dalam konteks ini, para pimpinan perpustakaan mesti punya kiat baru bagaimana mengatasi persoalan itu. Pengembangan strategi harus dilakukan agar membantu perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung layanan informasi yang berbasis teknologi dimasa mendatang.

PERAN BARU PUSTAKAWAN

Karena layanan informasi berbasis teknologi telah banyak diimplementasikan oleh perpustakaan, maka pustakawan mempunyai peran baru. Perubahan itu sedang berlangsung, khususnya bagi perpustakaan yang telah mengimplementasikan perpustakaan digital. Kemajuan tehnologi telah mendorong para pustakawan harus meningkatkan kemampuannya dalam bidang teknologi agar mereka dapat memenuhi tuntutan pengguna dan peran pustakawan akan semakin komplek.

Kegiatan perpustakaan seperti seleksi, pengadaan buku dan jurnal yang secara tradisional masih harus tetap dilakukan oleh para pustakawan yang bekerja di bagian pengadaan, Namun tugas tersebut sekarang harus bertambah dengan menyeleksi koleksi digital yang tersedia atau sumber – sumber yang tersedia secara elektronik baik yang gratis maupun yang harus berlanganan. Apabila kita mengadakan koleksi secara elektronik, misalnya jurnal elektronik, maka para pustakawan bagian seleksi harus memilih jurnal mana yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Pustakawan bagian pemrosesan bahan pustaka juga harus mampu merubah peran mereka dari yang semula hanya memproses buku, sekarang mereka harus belajar tentang bagaimana cara memproses koleksi CD-ROM, koleksi Audivisual dsb.

Kebutuhan pengguna tentang katalog tidak cukup hanya disediakan melalui OPAC saja, mereka berharap lebih dari apa yang biasanya dikerjakan oleh pustakawan. Mereka berharap tidak hanya melihat bibliografi data saja, mereka ingin dapat melihat sebuah informasi berupa abtrak bahkan sampai ke “full-text” nya.

Para pustakawan yang bekerja di bagian pelayanan seperti pelayanan referensi, internet dsb. Juga menghadapi tuntutan dari pengguna untuk menyesuaikannya. Mereka masih tetap harus melakukan pekerjaan rutin seperti biasa, tetapi juga harus mampu memenuhi permintaan pengguna melalui internet. Para pengguna sering memerlukan pelayanan khusus, permintaan informasi melalui e-mail, telepon dsb. Semua ini memerlukan keahlian khusus untuk memenuhinya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa perpustakaan sedang dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa tuntutan pengguna akan informasi sudah luar biasa termasuk informasi secara elektronik. Namun perpustakaan masih banyak mengalami kendala seperti terbatasnya dana, lambatnya perubahan sistem birokrasi dsb. Untuk itu jalan terbaik untuk mengatasi persoalan itu adalah dengan cara : pertama memanfaatkan dan mengembangkan pustakawan yang ada secara optimal untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi; kedua penambahan staf baru dengan cara seleksi yang ketat dan kriteria punya izajah perpustakaan dan juga mempunyai pengetahuan teknologi informasi; ketiga mendorong para pimpinan perpustakaan untuk “melek” teknologi informasi dan juga mau menerapkannya di perpustakaan serta adanya perubahan manajemen.

OPTIMALISASI PERAN PUSTAKAWAN SENIOR

Pustakawan senior merupakan modal utama perpustakaan dalam mengawal perubahan. Kebanyakan perpustakaan mempunyai kesulitan dalam merekrut tenaga baru, oleh karena itu adalah suatu hal yang mendasar apabila pimpinan perpustakaan melibatkan para pustakawan senior dalam merencanakan kegiatan yang akan diselenggarakan perpustakaan termasuk kegiatan yang menyangkut pemanfaatan teknologi informasi. Mereka harus diberi motivasi agar mau mengikuti perkembangan tehnologi informasi. Seandainya ada satu dua pustakawan senior yang “gatek”, mereka harus tetap dilibatkan agar mereka dapat memberi contoh kepada pustakawan yunior. Kalau yang tua saja masih mau belajar, kenapa yang lebih muda tidak ? Seharusnya yang lebih muda akan lebih giat belajar dibandingkan dengan yang lebih tua.

MEREKRUT PUSTAKAWAN BARU

Sekalipun penambahan tenaga kerja baru sekarang sulit, namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk melakukannya. Yang terpenting dalam “recruitment” adalah harus dilakukan sebaiknya mungkin. Kriteria pustakawan yang akan diterima harus jelas, hindarkan dari kolusi dan nepotisme serta seleksi harus dilakukan secara profesional dan transparan. Pustakawan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah disamping pustakawan yang mempunyai latar belakang pendidikan perpustakaan, dia juga harus mampu dan idealnya ahli dalam bidang teknologi informasi.

PERUBAHAN MANAJEMEN

Struktur organisasi yang semula efektif untuk pencapaian tujuan, barangkali sekarang perlu adanya evaluasi. Apakah struktur yang ada masih efektif dan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi ? Perubahan harus dilakukan agar tujuan perpustakaan dapat dicapai dengan efektif dan juga sesuai dengan kemajuan.

Gaya kepemimpinan adalah unsur lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan perpustakaan dalam menghadapi tantangan dimasa mendatang. Gaya kepemimpinan tradisional akan menghadapi banyak kendala apabila diterapkan dimasa sekarang, dimana perubahan terjadi begitu cepat, tuntutan pengguna perpustakaan begitu tinggi diluar kemampuan para pustakawan. Oleh karena itu gaya kepemimpinan tradisional harus kita tinggalkan diganti dengan gaya kepemimpinan yang lebih fleksibel dalam mengahadapi perubahan. Tugas utama pemimpim adalah dapat memotivasi staf agar bekerja lebih cerdas dan giat untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pengguna perpustakaan.

Para pemimpin harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna sekaligus harus mampu juga menempatkan staf sesuai dengan kemampuannya.

PENUTUP

Kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi peran pustakawan dalam menjalankan tugasnya. Ada pustakawan yang senang dengan adanya perubahan tersebut dan ada pustakawan yang enggan memasuki perubahan tersebut. Namun yang jelas, pustakawan senang atau tidak yang diuntungkan dengan kemajuan teknologi informasi adalah pengguna perpustakaan. Bagi pustakawan yang enggan mengikuti perkembangan teknologi informasi, mereka juga akan ketinggalan zaman dan mereka secara otomatis akan tersingkir. Bagi pustakawan yang tetap mengikuti kemajuan, mereka itulah yang menjadi harapan dan masa depan perpustakaan. Mereka akan dapat mengelola perpustakaan sesuai dengan tuntutan pengguna. Pimpinan perpustakaan harus tetap memberi motivasi kepada mereka baik yang senang maupun yang enggan. Karena merekalah modal utama perpustakaan dalam menghadapi era digitalisasi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

1.Brudvig, Glenn L. 1992. Managing the Sea Change in Science and
Technology  Libaries. Science & Technology Libraries 12 (Summer 1992 ) :
35-50

2.Youngman, Daryl C. 1999. Library Staffing Considerations in the Age of
Technology : Basic Elements for Managing Change. Science and
Technology Librarianship (Fall 1999) http://www.istl.org/99-
fall/article5.html

MENJAWAB TANTANGAN LAYANAN UPT PERPUSTAKAAN UNS SOLO DI MASA DEPAN

Oleh : Harmawan

A. Latar Belakang

Ketika seorang mahasiswa ingin mencari sebuah buku yang disarankan oleh dosennya, maka dia pergi ke perpustakaan untuk mencari buku tersebut melalui katalog online yang terpasang. Kebetulan buku yang dicari tidak ditemukan, kemudian si mahasiswa bertanya kepada pustakawan, apakah buku dengan judul ini ada di perpustakaan? Dengan sigapnya pustakawan tersebut membuka katalog online yang tersedia. Secara cepat dapat diketahui bahwa buku yang dicari mahasiswa memang tidak dimiliki oleh perpustakaan. Kemudian dengan bahasa sopan dan meyakinkan, si pustakawan menjawab bahwa buku tersebut memang belum ada di perpustakaan, tetapi tunggu seminggu lagi buku tersebut akan tersedia di rak. Setelah seminggu si mahasiswa tadi datang lagi ke perpustakaan dan ternyata dia sudah dapat menemukan buku yang dicari di rak..Gambaran layanan perpustakaan seperti di atas tentunya belum bisa dijalankan di UPT Perpustakaan UNS Solo sekarang, tetapi gambaran semacam itulah yang kami angankan dalam layanan UPT Perpustakaan dimasa mendatang.

Ada empat variable yang perlu diberi penekanan dalam pengembangan Perpustakaan UNS agar layanan semacam itu dapat dijalankan yaitu adanya koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, adanya sumber daya manusia / pustakawan yang professional, tersedianya sarana dan peralatan yang memadai, serta metode yang tepat dalam mencapai visi, misi, dan tujuan.Keempat variable diatas saling kait mengkait satu dengan yang lain. Apabila satu dipenuhi tetapi yang lain tidak, maka akan terjadi ketimpangan dan hasilnya adalah tidak optimalnya layanan perpustakaan. Oleh karena itu, agar layanan perpustakaan dapat berjalan baik, maka keempat variable tersebut harus dipenuhi secara baik pula.Untuk memperdayagunakan variable tersebut secara optimal diperlukan suatu variable tambahan yaitu dana. Pengembangan perpustakaan akan terhambat tanpa ada dukungan dana yang memadai.

B. Keadaan sekarang dan kendalanya

Pengembangan Koleksi

Pengembangan koleksi UPT Perpustakaan saat ini, mengandalkan dana dari DIP yang rata-rata per tahun adalah Rp. 200 juta. Nilai tersebut sebetulnya relatif besar, namun apabila dibandingkan dengan jumlah pengguna potensial yang seharusnya dilayani, maka nilai tersebut masih sangat kecil. Kalau kita menggunakan standar yang digunakan di University of South Australia, misalnya, setiap mahasiswa yang terdaftar harus disediakan buku sebanyak 28, maka keadaan perpustakaan kita masih sangat memprihatinkan. Ratio antara jumlah mahasiswa UNS dengan jumlah buku di UPT Perpustakaan adalah 1 : 4. Dengan kata lain bahwa koleksi UPT Perpustakaan masih sangat kurang.

Dengan melihat keadaan ini, maka kendala pertama yang dihadapi dalam engembangan koleksi adalah masih relatif kecilnya dana. Sedangkan kendala kedua adalah rumitnya prosedur pengadaan buku, sehingga banyak pengguna perpustakaan kecewa, karena buku yang diusulkan tidak dapat segera direalisasikan. Jangka waktu yang dibutuhkan dari usulan sampai buku tersedia di rak bisa sampai 1 tahun, sehingga pengguna yang mengusulkan buku barangkali sudah tidak memerlukan buku tersebut. Sementara para pustakawan juga tidak bisa berbuat banyak karena memang prosedurnya demikian

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Upaya pengembangan sumber daya manusia di UPT Perpustakaan telah dilakukan secara terus menerus, seperti mengirimkan staf untuk mengikuti pelatihan, seminar, workshop dsb., namun karena perkembangan teknologi informasi sangat cepat, maka para staf dan pustakawan masih “kepontalan” dalam mengikutinya. Tidak ada satupun staf yang mempunyai latar belakang teknologi informasi, Inilah kendala pertama yang dihadapi oleh UPT Perpustakaan. Kendala kedua yang menyangkut sumber daya manusia adalah habisnya energi bagi para pustakawan yang potensial untuk dikembangkan, karena mereka harus menjalankan pekerjaan rutin seperti pelayanan peminjaman, pengembalian buku dan shelving buku yang seharusnya cukup dilakukan oleh tenaga “klerikal” saja. Hal ini tidak dapat dihindari karena jumlah tenaga UPT Perpustakaan saat ini hanya sebanyak 31 orang.

Seperti kita ketahui bersama bahwa kemajuan teknologi informasi begitu cepat, dan ini sangat berpengaruh terhadap layanan perpustakaan. Perpustakaan yang tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi sudah pasti dikatakan sebagai perpustakaan yang tertinggal. Padahal untuk mengikuti perkembangan tersebut diperlukan biaya yang mahal. Saat ini komputer yang dimiliki Perpustakaan kebanyakan pembelian tahun 1998, sehingga sudah sangat ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhannya. Begitu juga sistem otomasi yang digunakan (Dynix) sangat sulit untuk dikembangkan dan menjawab tantangan kebutuhan saat ini seperti adanya online antar perpustakaan di lingkungan UNS. Kalaupun kita tetap mempertahankan Dynix biayanya sangat mahal. Saat ini UPT Perpustakaan telah bekerjama dengan UPT Komputer untuk membangun sistem otomasi sendiri.

Metode yang diadopsi oleh UPT Perpustakaan UNS untuk mencapai visi, misi, dan tujuan adalah metode konvensional tanpa banyak inovasi. Misalnya tentang pengadaan buku, UPT Perpustakaan hanya mengandalkan dari dana DIP saja, begitu juga tentang ketenagakerjaan, UPT Perpustakaan belum berani merekrut tenaga part time dari mahasiswa, seperti yang dilakukan oleh Universitas Petra Surabaya dan Universitas Soegiyapranoto Semarang, karena memang tidak ada aturan kepegawaian yang mengatur tentang tenaga part time, sehingga tidak disediakan dana untuk hal tersebut.

C. Pengembangan Program

Setelah mencermati kondisi sekarang dan kendala yang dihadapi UPT Perpustakaan, maka dapat disusun beberapa usulan program sebagai berikut :

  1. Pengembangan koleksi sesuai dengan kebutuhan pengguna
    Orientasi kepada kebutuhan pengguna menjadi dasar pertama dan utama dalam pengembangan koleksi.Agar kebutuhan pengguna tentang informasi dapat terpenuhi, maka salah satu cara yang terbaik adalah mengkoordinasikan dengan dosen pengampu mata kuliah. Setiap bahasan dalam kuliah pasti ada sumber-sumber literature yang disarankan oleh dosen. Dari Literatur yang disarankan oleh dosen inilah yang seharusnya disediakan oleh Perpustakaan. Disamping itu para pustakawan juga dapat memberikan informasi kepada dosen tentang buku-buku baru atau artikel yang sesuai dengan bidang studi diampu oleh masing-masing dosen dan selanjutnya apabila ada buku yang dianggap cocok oleh dosen, maka buku tersebut harus diadakan oleh Perpustakaan.
    Penentuan penambahan koleksi juga didasarkan pada usulan langsung dari pengguna. Setiap civitas akademika UNS berhak untuk mengusulkan buku atau koleksi lain untuk diadakan oleh Perpustakaan dan Perpustakaan mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Target kami adalah setiap usulan buku terbitan dalam negeri dapat dipenuhi dalam jangka waktu 1 minggu, sementara untuk terbitan luar negeri dalam jangka waktu 1 bulan, karena kami memprioritaskan pada kepuasan pengguna. Untuk menjalankan program tersebut tentu dibutuhkan dana yang yang cukup besar. Apabila tersedia dana sebanyak Rp. 400 juta per tahun, kami yakin dapat menjalankan program tersebut dengan baik syaratnya prosedur pencairan dananya mudah, namun tetap “akuntabel”.
  2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
    Untuk menjalankan program pertama pasti diperlukan tenaga yang professional. Agar para pustakawan yang potensial dapat dikembangkan dengan baik dan tidak hanya melakukan pekerjaan yang sifatnya rutin, maka kami akan merekruit tenaga part time dari mahasiswa untuk mengerjakan pekerjaan seperti peminjaman, pengembalian, dan shelving buku. Tenaga part time akan bekerja 2-3 jam per hari. Kami juga mengusulkan tenaga PBL yang mempunyai latar belakang komputer/tehnologi informasi. Hal ini untuk mengantisipasi kemajuan teknologi informasi.
    Tenaga pustakawan yang potensial akan dibebani tugas sebagai “subject specialist”. Tugasnya adalah memberikan informasi kepada dosen tentang buku atau koleksi baru sesuai dengan subyeknya dan juga menyeleksi buku – buku yang akan dibeli.
  3. Pengembangan Sistem Layanan Perpustakaan
    Koleksi yang baik, tenaga yang profesional tidaklah cukup tanpa pengembangan sistem layanan perpustakaan yang baik pula. Konsep “one stop service” selayaknya sudah diterapkan di UPT Perpustakaan UNS Solo. Dimana UPT Perpustakaan menyediakan berbagai jenis layanan informasi dan fasilitas pendukungnya yang dibutuhkan oleh pengguna seperti penyediaan komputer untuk mengetik dan kantin. Gambarannya adalah ketika mahasiswa ingin mencari informasi sudah tersedia buku, koleksi lain, dan akses internet di Perpustakaan, kemudian setelah mendapatkan informasi dan ingin membuat suatu tulisan baik untuk tugas kuliah atau yang lain sudah disediakan komputer untuk mengetik dan ketika mereka lapar, merekapun dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya di kantin. Dengan demikian suasana akademik akan tercipta. Tentunya perpustakaan harus menambah jam buka tanpa jeda di siang hari yaitu pukul 8.00 – 19.30.
    Begitu juga sistem otomasi perpustakaan harus dirubah, agar supaya online antar perpustakaan di lingkungan UNS dapat diwujudkan yang pada akhirnya akan mengefektifkan pemanfaatan sumber informasi yang ada. Networking antar perpustakaan di lingkungan UNS dapat digunakan sebagai basis networking antar perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia bahkan Internasional.

D. Penutup

Tantangan layanan Perpustakaan di masa mendatang adalah semakin kompleks, oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan mencermati kondisi yang ada, maka program pengembangan UPT Perpustakaan UNS memprioritaskan pada tiga program pengembangan yaitu pengembangan koleksi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sistem layanan perpustakaan termasuk Online antar perpustakaan di lingkungan UNS. Untuk mewujudkan program tersebut harus mendapat dukungan dana yang memadai dan universitaslah yang mempunyai kewajiban untuk memenuhinya.

Makalah ini saya tulis pada akhir tahun 2006 sebagai dasar dalam menyusun program pengembangan UPT Perpustakaan UNS Solo tahun 2007/2008. Sampai saat ini hampir semua program tersebut sudah terwujud. Namun masih ada beberapa program yang belum dapat dilaksanakan seperti pemesanan buku dalam jangka 1 minggu belum dapat kami wujudkan, karena prosedur yang harus kami laksanakan tidak bisa dengan cara tersebut. Disamping itu tentang online antar perpustakaan di lingkungan UNS Solo baru ada 4 perpustakaan yaitu UPT Perpustakaan, Perpustakaan F. Pertanian, Perpustakaan FISIP, dan Perpustakaan FSSR. Sedangkan Perpustakaan FKIP masih dalam proses.

Manajemen Pemasaran dan Implementasinya di Perpustakaan

Oleh : Drs. Harmawan, M.Lib

A. Pendahuluan

Ruang lingkup kegiatan perpustakaan meliputi pengembangan bahan pustaka,pengolahan bahan pustaka, penyimpanan dan pendistribusian informasi. Semua kegiatan tersebut tentunya harus kita kelola dengan baik. Untuk mengelola kegiatan tersebut dengan baik kita membutuhkan suatu ilmu yang dinamakan dengan ilmu manajemen.

Manajemen perpustakaan dapat ditinjau dari beberapa aspek  diantaranya adalah manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen koleksi dan manajemen pemasaran. Karena luasnya aspek manajemen di perpustakaan, maka dalam makalah ini penulis hanya akan menekankan pembahasan dalam satu aspek yaitu manajemen pemasarannya.

Di negara maju, implementasi prinsip pemasaran untuk organisasi nirlaba telah berkembang sejak tahun 1970-an. Efektivitas konsep tersebut baik untuk organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba telah mendorong para pustakawan untuk mengadopsinya. Para pustakawan di Indonesia sejak tahun 1990-an telah banyak mencoba untuk mengimplementasikan konsep tersebut walupun masih banyak kendala yang dihadapi.

B. Definisi pemasaran

Murphy  medefinisikan pemasaran sebagai berikut :
“A marketing concept as an integral part of strategic planning that starts with identification of customer need and ends with the successful sale and distribution of the product or service.”

Pemasaran adalah sebuah konsep yang merupakan bagian integral dari suatu perencanaan strategis yang dimulai dengan mengidentifikasikan kebutuhan pengguna dan diakhiri dengan suksesnya penjulan dan pendistribusian dari suatu produk atau jasa.

Secara kontekstual definisi tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa apapun layanan jasa yang ditawarkan oleh perpustakaan harus diawali dan berorientasi kepada kebutuhan pengguna dan diakhiri dengan keberhasilan layanan yang ditawarkannya. Konsep tersebut sebetulnya sudah banyak dipahami oleh para pustakawan di Indonesia. Namun dalam prakteknya masih banyak kendala yang dihadapi, misalnya tentang proses pengadaan bahan pustaka yang memakan waktu yang lama dan minimnya dana untuk perpustakaan.

Untuk memperjelas tinjauan konsep pemasaran untuk perpustakaan perlu kita ulas apa yang dinamakan dengan “marketing mix”

C. Marketing Mix

Ada empat variable yang perlu didiskusikan dalam membahas marketing mix yaitu : product, price, place, dan promotion.

1.Product

Product/produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada  konsumen untuk memperoleh kepuasan. Dalam konteks perpustakaan, produk ini dapat berupa layanan jasa perpustakaan antara lain :

•    Layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian koleksi)
•    Layanan majalah
•    Layanan referensi
•    Layanan administrasi
•    Layanan internet
•    Layanan CD-ROM
•    Layanan fotokopi
•    Layanan skripsi, tesis, dan disertasi

Usaha-usaha pemasaran yang sukses tergantung pada kualitas dan keunggulan dari produk/jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu jasa layanan yang ditawarkan oleh perputakaan harus berorientasi kepada kebutuhan pengguna
seperti yang sudah diuraikan di atas.

Dalam menentuan kebutuhan pengguna ini, perpustakaan sering mendapatkan kesulitan/keluhan dari pengguna. Keluhan yang sering diutarakan adalah pengguna merasa sudah pesan buku, namun buku yang diharapkan tidak dapat segera ada di perpustakaan. Sementara pimpinan dan staf perpustakaan juga sudah mengusulkan buku yang dipesan oleh pengguna ke proyek pengadaan buku, namun kendala yang dihadapi adalah lamanya proses pengadaan buku. Selama ini pengadaan buku di Perpustakaan Negeri   mengandalkan dana dari proyek.
Padahal dengan cara tersebut,proses pengadaan buku dari perencanaan sampai buku tersedia di rak membutuhkan waktu cukup lama yaitu  lebih dari satu tahun.

Dari contoh kasus di atas ( hal kami alami di perpustakaan perguruan tinggi negeri) , menandakan bahwa perpustakaan belum mampu secara optimal untuk memuaskan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu pada kesempatan diskusi ini, penulis berharap ada jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut.

2. Price

Free or fee ? to charge or not to charge ? adalah pertanyaan yang sering diperdebatkan dalam perpustakaan. Idealnya perpustakaan adalah bebas tanpa bayar untuk segala layanannya. Namun demikian banyak perpustakaan yang  telah melakukan layanan yang tidak gratis seperti misalnya, layanan internet, layanan CD-ROM, layanan fotokopi. Semua layanan tersebut pada perpustakaan tertentu telah mampu membantu untuk menutup sebagian dana operasional perpustakaan, walaupun tentunya tidak akan menutup biaya secara keseluruhan.

Keterbatasan dana adalah persoalan yang dihadapi hampir semua perpustakaan di Indonesia termasuk di perpustakaan-perpustakaan umum. Lebih-lebih dalam masa krisis sekarang ini, dana pengadaan bahan pustaka pasti semakin berkurang kecuali pada perpustakaan-perpustakaan yang dapat bantuan dari Bank Dunia. Di beberapa perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia, dana operasional termasuk dana pengadaan buku ditarik langsung dari mahasiswa. Dengan cara ini, perpustakaan sudah bisa menyediakan buku yang di pesan oleh pengguna (mahasiswa atau dosen) sampai di rak dalam jangka waktu relatif pendek. Kebijaksanaan ini barangkali bisa di adopsi oleh perpustakaan-perpustakaan umum.

3. Place

Letak Perpustakaan yang strategis adalah syarat mutlak bagi keberhasilan perpustakaan untuk mencapai tujuannya. Bagi perpustakaan umum harus mempertimbangkan misalnya apakah tempatnya mudah di akses dengan kendaraan umum, apakah letaknya berada di tengah-tengah pemukiman atau dekat dengan sekolahan dsb. Hal ini tentunya tidak mudah bagi perpustakaan umum yang saat ini letaknya tidak strategis. Karena untuk memindah lokasi pasti memerlukan dana yang besar. Yang tidak kalah pentingnya adalah pendekatan kita kepada pemerintah daerah. Karena semua pemerintah daerah pasti punya lahan atau gedung yang letaknya strategis. Masalahnya adalah apakah pemerintah daerah mau memanfaatkan lahan atau gedung untuk perpustakaan. Hal ini tergantung pada kepedulian pejabat pemerintah daerah terhadap perpustakaan.

4. Promotion.

Produk yang baik, harga yang layak, tempat yang strategis belum bisa menjamin akan lakunya jasa yang kita tawarkan kepada pengguna tanpa adanya promosi yang memadai. Promosi dalam perpustakaan umum dapat dilakukan dengan berbagai cara,  antara lain :

a.Orientasi siswa baru

Siswa baru merupakan pasar yang sangat potensial untuk diperkenalkan kepada perpustakaan. Mereka adalah siswa yang masih penuh semangat dan perlu diberitahu tentang, misalnya pengertian perpustakaan, bagaimana cara menelusur informasi yang benar, persyaratan apa yang diperlukan untuk menjadi anggota perpustakaan dan lain sebagainya. Orientasi perpustakaan ini dapat dilakukan dengan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar perpustakaan.

b.Pemajangan buku baru

Pemajangan buku baru adalah cara yang mudah untuk dilaksanakan dan juga merupakan cara yang efektif untuk mempublikasikan layanan perpustakaan. Agar supaya dapat mudah terlihat dan menarik perhatian oleh pengguna, buku-buku baru diletakkan pada rak khusus dan tempat khusus pula. Sehingga para pengguna segera mengerti kalau seandainya buku-buku baru datang.

c.Papan pengumuman

Jangan sepelekan papan pengumunan, karena media ini adalah media yang murah walaupun kurang efektif untuk publikasi layanan perpustakaan. Sering pengguna perpustakaan mengabaikan pengumuman yang dipasang. Namun demikian media ini bermanfaat bagi perpustakaan untuk menarik pengunjung, asalkan informasinya selektif dan variatif.

d.Personal Selling

Metode ini biasanya sangat efektif untuk menarik pengguna agar berkunjung ke perpustakaan. Personal selling ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Pustakawan secara proaktif membuat data tentang pengguna perpustakaan yang aktif atau yang mau aktif untuk diketahui tentang, misalnya, nama, nomor telepon, alamat rumah dan buku-buku bacaan yang digemari. Selanjutnya  kita mengikuti perkembangan buku-buku bacaan atau informasi yang terbit saat ini.

Setelah itu apabila kita ketemu dengan buku atau informasi yang dibutuhkan pengguna, maka segera kita informasi kepada mereka. Kendalanya metode ini adalah biayanya cukup mahal dan membutuhkan pustakawan yang punya dedikasi tinggi. Pertanyaannya adalah apakah kita punya pustakawan seperti itu ?

D. Penutup

Kata kunci dari konsep pemasaran di perpustakaan adalah adanya  jasa yang berorientasi kepada kebutuhan pengguna, adanya harga (kalau  dapat diterapkan) yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan, adanya tempat yang strategis dan nyaman, dan adanya pemasaran yang memadai. Kalau kombinasi ke empat variable di atas telah dikembangkan secara baik, maka niscaya untuk mencapai tujuan perpustakaan secara efektif akan mudah tercapai. Oleh karena itu kami merekomendasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perpustakaan untuk menindaklajuti konsep pemasaran ini supaya diterapkan secara benar.

Daftar Pustaka

  1. Massey, Morris E. Market analysis and audience research for libraries. In. The marketing of library and information services. Edited by Blaise Cronin.London, Aslib, 1981.
  2. Murphy, Kurt R. Marketing and library management. Library Administration & management. 5 (3), Summer 1991, p. 155
  3. Weingand, Darlene E. Marketing/planning library and information services. Littleton, Libraries Unlimited, 1987.
  4. Virgo, Julia A.C. Costing and pricing information services. In: Marketing of library and information services 2. Edited by Blaise Cronin. London, Aslib, 1992.
  5. Van Loo, John. Marketing the library service : lessons from the commercial sector. Health Libraries Review, 1(1), March 1984.

Membangun Perpustakaan Digital : Suatu Tinjauan Aspek Manajemen

Oleh : Harmawan

PENDAHULUAN

Kecenderungan menggunakan teks secara elektronik terus meningkat dari hari ke hari. Merujuk pengalaman di berbagai perpustakaan (terutama negara-negara maju) menunjukkan bahwa mayoritas pengguna perpustakaan lebih senang menggunakan “electronic format” dari pada teks secara konvensional,(printed materials) khususnya untuk koleksi jurnal (SWEETLAND, 2002 ). Kecenderungan ini tentunya akan merubah model manajemen yang dikembangkan di perpustakaan yaitu dari sistem konvensional menuju ke sistem yang lebih modern.

Persoalannya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan manajemen perpustakaan modern, sementara kondisi objektif perpustakaan di Indonesia rata-rata masih memprihatinkan. Misalnya tentang anggaran yang sangat kecil, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan sarana dan prasarana yang terbatas.

Kondisi ini tentunya tidak menjadikan kita (pustakawan) menjadi pesimistis , tidak bersemangat dan putus asa. Kita harus berusaha untuk mengoptimalkan, baik itu sumber dana, sumber daya manusia dan fasilitas lain yang tersedia, untuk meningkatkan layanan perpustakaan.

Penulis akan mencoba untuk membahas bagaimana membangun perpustakaan digital dengan melihat kondisi objektif yang ada dilingkungan kita.

PENGERTIAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

Di dalam era informasi dimana INTERNET merupakan media yang mudah dimanfaatkan di seluruh pelosok dunia, istilah Digital Library (Perpustakaan Digital), E-Library (Perpustakaan Elektronik), dan Virtual Library (Perpustakaan Maya) mulai sering kita dengar dan menjadi perbendaharaan kosa kata baru dalam bahasa kita. Ketiga istilah tersebut mempunyai konotasi yang sama yaitu merujuk pada perpustakaan yang tidak berujud. Dalam makalah ini penulis akan mengutip salah satu definisi tentang E-Library.

E- Library is a comprehensive digital for information seekers of all ages. Users can do business research, use it for homework, get background materials for term papers, find out about both current and historical events, and more, all in one vast database designed for both depth of content and simplicity of interface.( http://ask.elibrary.com/index.asp)

Kata kunci dari definisi di atas adalah “a comprehensive digital for information seekers” yang mempunyai arti digital secara menyeluruh untuk pencari informasi. Jadi yang di”digitalkan” ,dalam konteks perpustakaan, tidak hanya data bibliografi dan layanannya, tetapi menyangkut semua aspek termasuk isinya (full text).

MANFAAT PERPUSTAKAAN DIGITAL

Seperti sudah disebutkan di atas bahwa pengguna perpustakaan lebih senang menggunakan format secara elektronik daripada secara tradisional. Sebetulnya manfaat perpustakaan digital tidak hanya dirasakan oleh pengguna perpustakaan tetapi juga dapat dirasakan oleh pustakawan atau staf perpustakaan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya perpustakaan digital adalah sebagai berikut :

Bagi Pengguna Perpustakaan :

  • mengatasi keterbatasan waktu
  • mengatasi keterbatasan tempat
  • memperoleh informasi yang paling baru dengan cepat
  • mempermudah akses informasi dari berbagai sumber
  • mempermudah untuk memindah dan merubah bentuk untuk kepentingan presentasi dsb.

Bagi Pustakawan

  • memperingan pekerjaan
  • meningkatkan layanan
  • tidak memerlukan gedung dan ruang yang besar
  • menumbuhkan rasa bangga

FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN DALAM MEMBANGUN PERPUSTAKAAN DIGITAL

Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membangun perpustakaan digital. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

  1. Analisa kebutuhan (Need Analysis)

Dalam tahap awal pertanyaan yang muncul adalah apakah perpustakaan digital memang diperlukan. Untuk menjawab pertanyaan ini tidak dapat dijawab hanya berdasarkan perkiraan semata tetapi harus diadakan studi untuk menentukan kebutuhan yang disebut dengan analisis kebutuhan (Need Analysis). Apabila analisa kebutuhan sudah dilakukan dan jawabannya adalah positif, maka tahap berikutnya adalah menentukan tujuan. Tujuan ini harus didasarkan pada visi dan misi perpustakaan serta lembaga induknya. Masing-masing perpustakaan mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain tergantung pada kondisi masing-masing perpustakaan.

  1. Studi Kelayakan (Feasibility Study)

Apabila penentuan kebutuhan dan tujuan sudah dilakukan, maka tahap berikutnya adalah melakukan studi kelayakan (Soekartawi, 2003), yang penilaiannya meliputi komponen sebagai berikut :

  • Technically feasible (apakah secara teknis layak). .
  • Economically profitable (apakah secara ekonomi menguntungkan).
  • Socially acceptable (secara sosial dapat diterima).
  1. 1. Technically feasible (apakah secara teknis layak)

Kelayakan secara teknis ini menjadi faktor penentu dalam membangun perpustakaan digital, karena perpustakaan digital itu memerlukan infrastruktur dan tenaga yang memadai seperti adanya provider untuk internet, hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak), jaringan telepon, listrik serta tidak kalah pentingnya adalah tersedianya tenaga teknis yang dapat mengoperasikannya.

2.2. Economically profitable (apakah secara ekonomi menguntungkan)

Ukuran yang dipakai dalam perhitungan aspek ekonomi tidak harus dihitung dari berapa laba yang akan diperoleh, melainkan sejauh mana pengaruh perpustakaan digital yang akan kita bangun terhadap efektifitas dan efisiensi layanan perpustakaan.

2.3. Socially acceptable (apakah secara sosial dapat diterima)

Apakah secara sosial pembangunan perpustakaan digital tersebut dapat diterima oleh pengguna perpustakaan dan staf perpustakaan ? Pertanyaan ini tentunya harus dijawab, sebelum kita melaksanakan digitalisasi perpustakaan. Sekalipun secara teknis layak dan secara ekonomis menguntungkan, belum ada jaminan bahwa pelaksanaan pembangunan digital perpustakaan passti berhasil tanpa memperhitungkan aspek sosial. Oleh karena itu sebelum program perpustakaan digital dijalankan sebaiknya ada program sosialisasi terlebih dahulu. Analisa aspek social ini juga dapat menyangkut aspek hukum. Kita harus tetap menjunjung tinggi hukum terutama yang menyangkut Undang-Undang Hak Cipta. Misalnya kita tidak diperkenankan dengan bebas me”scan” buku-buku yang dimiliki oleh perpustakaan untuk selanjutnya kita masukkan dalam database tanpa seijin pemilik hak ciptanya.

  1. Memilih software

Pemilihan software hanya diperlukan apabila kita ingin membangun database untuk kepentingan perpustakaan digital (sebagai penyedia informasi), namun apabila kita hanya ingin membangun perpustakaan digital sebagai konsumen (memanfaatkan perpustakaan digital yang sudah ada), maka pemilihan software tidak menjadi penting. Kreteria pemilihan software untuk database antara lain meliputi :

3.1. Access Points

Software yang baik adalah software yang memiliki access points yang banyak paling tidak data yang kita miliki itu dapat ditelusur melalui judul, pengarang, dan subjek atau kombinasi dari ketiganya.

3.2.User Friendly

User friendly mempunyai arti bahwa software yang seharusnya dipilih adalah software yang mudah digunakan tanpa memerlukan waktu pelatihan yang lama, begitu komputer dibuka para pengguna dapat berinteraksi dengan mudah dan cepat walupun hanya latihan sebentar.

3.3.Sustainability

Membangun perpustakaan digital berarti membangun untuk jangka panjang. Supaya investasi yang ditanamkan tidak terbuang sia-sia, maka perlu dipertimbangkan dengan hati-hati tentang keberlanjutan software yang kita beli. Sebaiknya membeli software bukan dari perorangan melainkan dari lembaga yang professional.

3.4.Price

Umumnya kita akan menghadapi delima dalam mempertimbangkan harga. Software yang baik biasanya harganya relatif mahal, sementara software yang murah/gratis biasanya kurang dapat memuaskan kebutuhan kita.

  1. Pelaksanaan

Dalam tahap ini, khususnya untuk pembentukan database, harus mempunyai prioritas. Prioritas ini tergantung pada masing-masing perpustakaan. Penulis menyarankan untuk memulai pembentukan databse dari produk-produk local, seperti hasil penelitian , hasil pengabdian masyarakat, tesis, diesrtasi, skripsi dan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga di sekeliling kita.

  1. Evaluasi

Seperti pada program dan kegiatan perpustakaan lainnya, evaluasi untuk pembangunan perpustakaan digital harus selalu dilakukan secara terus menerus dalam suatu periode tertentu untuk mengetahui apakah tujuan yang telah kita canangkan sudah tercapai dan apakah program tersebut dapat memuaskan pengguna perpustakaan. Tingkat kepuasan pengguna perpustakaan harus selalu kita monitor dan hasil dari monitoring dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan apakah program perpustakaan digital perlu diteruskan, disempurnakan atau dibatalkan.

PENUTUP

Di Indonesia, keberadaan perpustakaan digital belum akan akan mengganti keberadaan perpustakaan konvensional. Keberadaannya sebagai pelengkat dan penambah nilai dari perpustakaan yang sudah ada.

Membangun perpustakaan digital bukan suatu pekerjaan yang mudah. Perencanaan dan studi kelayakan secara teknis, ekonomis, dan social harus dilakukan. Namun demikian apabila kita berhasil membangun perpustakaan digital secara baik, niscaya citra perpustakaan akan semakin meningkat. Citra yang baik harus kita upayakan secara terus menerus, agar supaya perpustakaan dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan terutama pihak pimpinan unibersitas/akademi. Kalau tingkat kepercayaan dari pihak yang berkepentingan terhadap perpustakaan sudah tinggi, maka apapun program yang diusulkan kepada pihak universitas/akademi akan mudah disetujui.

REFERENSI

  1. Ackerman, Mark S. Providing Social Interaction in the Digital Library

http://csdl.tamu.edu/DL94/position/ackerman.html (3/26/03)

  1. Linggawati, Henny dan Widiawan, Kriswanto. Komersialisasi dan Perlindungan Produk/Jasa E-Library ( disampaikan pada Seminar Nasional “E-Learning Perlu E-Library” di Universitas Kristen Petra Subaya pada tgl. 3 Februari 2003)
  2. McMillan, Gail. (Digital) Libraries Support (Distributed) Education. (presented at ACRL Nastional Conference, Detroit, April 9, 1999)

http://www.ala.org/acrl/mcmill.html (3/21/03)

  1. Sawyer, Susan K. Elektronic books : their definition, usage and role in libraries.

http://libres.curtin.edu.au/libres12n2/ebooks.html (2/14/03)

  1. Soekartawi. E-Learning di Indonesia dan Prospeknya di Masa Mendatang (disampaikan pada Seminar Nasional “E-Learning Perlu E-Library” di Universitas Kristen Petra Subaya pada tgl. 3 Februari 2003.)
  2. Stackpole, Laurie E. and Hooker, Ruth H. Electronic Journal as a Component of the Digital Library. Issues in Science and Technology Librarianship, Spring 1999.

http://www.istl.org/99-spring/article1.html. (2/11/03)

  1. Sweetland, James H. Electronic Text: How Do We Manage ? Library Collection Development & Management, July 2002.

http://tamino.emeraldinsight.com/vl=1396064/cl=21/nw=1/rpsv/librarylink/collection/july02.html. (3/5/03)

* Makalah ini disampaikan pada Seminar dan Lokakarya “Membangun Perpustakaan Digital” di UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta, tgl. 5 April 2003

 

MENUAI SUKSES DENGAN MENCINTAI PERPUSTAKAAN : Suatu wacana tentang pengembangan budaya baca

Oleh : Harmawan

E-mail : harmawan@uns.ac.id

PENDAHULUAN

Setiap orang baik sebagai individu, dalam membina keluarga maupun sebagai bangsa pasti menginginkansuatu kesuksesan dalam hidupnya. Banyak jalan menuju sukses diantaranya dengan kerja keras, perjuangan tanpa mengenal lelah, rajin dan tekun. Seseorang mempunyai jiwa sukses apabila dia tidak suka mengeluh dan tanpa mengenal lelah melakukan daya upaya untuk meraih cita-citanya. Sebagai bangsa yang ingin maju dan sukses, harus meyakini bahwa jalan terbaik untuk meraih sukses adalah dengan ilmu Dengan ilmu kesuksesan akan kita peroleh. Ilmu merupakan kunci sukses tidak hanya untuk kepentingan di dunia tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat maka dengan ilmu.

Cara untuk memperoleh ilmu adalah dengan belajar. Kunci kesuksesan belajar adalah membaca dan salah satu sarana belajar adalah perpustakaan. Pertanyaannya adalah apakah sebagian besar waktu kita sudah kita pergunakan untuk membaca ? Padahal kita ingin sukses, tetapi tidak banyak waktu yang kita luangkan untuk membaca. Bagaimana bisa terwujud cita-cita kita ? itu sangat tidak realistis. Oleh karena itu dalam makalah ini, saya mencoba mendiskusikan tentang budaya baca dan berbagai aspek yang berkaitan dengan hal tersebut.


RENDAHNYA BUDAYA BACA MASYARAKAT INDONESIA

Ceritera tentang kebiasaan membaca di negara – negara maju (Inggeris, Amerika, Jerman, Belanda, Jepang) sudah sering kita dengar. Dimanapun mereka berada selalu mempergunakan waktu luangnya untuk membaca. Ketika mereka sedang menunggu di halte bus, di stasiun atau sedang menempuh perjalanan sudah tidak asing lagi bagi mereka memanfaatkan waktunya untuk membaca. Bandingkan keadaan tersebut dengan keadaan di Indonesia. Kita lihat di terminal, di stasiun, bahkan di bandara pemandangan demikian hampir tidak pernah kita jumpai. Ketika orang Indonesia sedang berada di tempat tersebut di atas, mereka kebanyakan menggunakan waktu luangnya untuk bercerita, merokok atau bahkan bengong semata.

Budaya baca masyarakat Indonesia memang masih sangat memprihatinkan. Banyak faktor kenapa keadaan yang memprihatinkan masih terjadi ? Alasan pertama adalah budaya yang sudah ada secara turun menurun adalah budaya ceritera bukan budaya baca dan perkembangannya menuju kearah budaya menonton (televisi). Kedua adalah penghasilan kebanyakan masyarakat Indonesia masih rendah sehingga buku masih dianggap barang mahal. Ketiga adalah sistem pendidikan Indonesia belum menunjang tumbuhkembangnya budaya baca karena orientasinya masih membaca untuk lulus bukan membaca untuk pencerahan sepanjang hidup. Keempat adalah keberadaan perpustakaan yang belum memadai. Kesan masyarakat umum tentang perpustakaan masih dianggap sebagai tempat yang serius dan menyebalkan. Tentunya masih banyak alasan yang dapat kita daftar kalau kita ingin bicara tentang penghambat perkembangan budaya baca di Indonesia. Walaupun terkadang alasan tersebut tidak didasarkan pada penelitian yang memadai dan hanya didasarkan pada asumsi. Sebagai contoh alasan tentang penghasilan masyarakat Indonesia yang masih rendah. Memang rata-rata pendapatan perkapita orang Indonesia rendah, namun yang perlu diperhatikan adalah tentang bagaimana alokasi pengeluarannya ? Dari pengamatan saya, banyak pengeluaran masyarakat Indonesia dialokasikan untuk hal-hal yang tidak perlu, misalnya, untuk kebutuhan rokok. Banyak orang Indonesia walaupun penghasilannya rendah, tetapi mereka tetap mengkonsumsi rokok yang jelas-jelas tidak ada manfaatnya dan menghabiskan minimal 1 bungkus rokok per hari. Berapa biaya yang dikeluarkan tiap bulan untuk rokok ? dan adakah alokasi anggaran keluarga untuk buku ? Tidak banyak keluarga yang mengalokasikan anggarannya untuk pembelian buku yang jelas-jelas banyak manfaatnya bagi masa depan anak dan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam tentang perkembangan budaya baca di Indonesia dan apa penyebab budaya baca di Indonesia rendah? Setelah diketahui akar masalahnya baru diambil langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Tentunya masalah budaya baca itu tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggungjawab kita bersama sebagai warga Indonesia yang ingin sukses meraih cita-citanya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur.


BELAJAR DARI JEPANG

Pengembangan budaya baca di Jepang memang sudah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah, sejak 1868 pada masa kekaisaran Meiji yang dikenal juga masa restorasi Meiji telah diambil langkah strategis dalam kebijakan untuk membangun sumber daya manusia Jepang. Pada saat itu pengembangan sumber daya manusia di mulai dengan pengiriman tenaga – tenaga muda untuk belajar dan menuntut ilmu di negara-negara maju terutama Eropa dan Amerika dan ada kewajiban harus mengabdikan diri dan mengamalkan ilmunya setelah lulus untuk kepentingan bangsanya. Disamping itu juga ada kebijakan sang Kaisar tentang penerbitan dan penerjemahan buku secara besar-besaran di segala bidang agar penguasaan ilmu khususnya teknologi dapat dipahami secara cepat. Hasilnya dapat kita lihat sekarang, bahwa Jepang dapat menguasai perekonomian dunia. Sekalipun pada 1945 kota Hiroshima dan Nagasaki di bom dan hampir meluluhlantakkan segala segi kehidupan, namun mereka dengan cepat berbenah diri. Dalam waktu singkat bangsa Jepang dapat bangkit karena memiliki keunggulan sumber daya manusia. Bangsa Jepang dapat menguasai produk-produk teknologi tinggi bahkan dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan dengan produk-produk negara maju lainnya. Penguasaan tehnologi tinggi masyarakat Jepang berkaitan erat dengan keunggulan budaya baca. Jadilah, masyarakat Jepang menjadi masyarakat yang siap menyerap ilmu dari berbagai bahan bacaan yang terbit di dunia.

Bagaimana dengan pengembangan perpustakaan di Jepang ? Dari berbagai sumber informasi yang ada, pemerintah Jepang sangat serius dalam menangani perpustakaan. Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan cara pengelolaan perpustakaan umum. Seperti halnya perpustakaan-perpustakaan umum di negara manapun biasanya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Di Jepang perpustakaan umum kebanyakan juga dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Yang istimewa adalah sistem ”inter library loan” di Jepang sudah berjalan dengan baik seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju lainnya. Sehingga tidak ada gap antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan. Pengguna perpustakaan umum di Jepang sangat dimanjakan. Pengguna perpustakaan di suatu daerah terpencil dapat dengan mudah memperoleh informasi/buku yang diinginkan tanpa susah payah harus pergi ke perpustakaan yang lebih komplit di perkotaan. Hal ini disebabkan karena sistem jaringan online yang sudah mantap. Setiap pengguna perpustakaan di manapun mereka berada dapat dengan mudah mengetahui dimana informasi/buku yang dicari berada dan juga dapat dengan mudah untuk memperolehnya.

Online antar perpustakaan juga telah disinergikan dengan perkembangan perpustakaan modern yang berbasis digital atau yang kita kenal dengan e-library. Dengan e-library bahan bacaan seperti buku, jurnal, bacaan populer dalam bentuk elektronik dapat di akses dengan mudah tanpa mengenal batas waktu dan tempat.

Pemerintah Jepang melalui University of Tokyo, pada tahun 2002 telah sukses meluncurkan e-library for community (Perpustakaan elektronik untuk masyarakat). Dengan program ini, pengguna perpustakaan tidak hanya dapat mengakses dengan mudah informasi yang dicari tetapi juga dapat ikut aktif menulis artikel atau menyampaikan pendapat melalui e-library. Yang istimewa adalah semua pelayanan perpustakaan dilaksanakan dengan gratis sekalipun ada yang membayar tapi masih terjangkau oleh kalangan masyarakat paling bawah sekalipun.

Dengan pola ini, masyarakat Jepang menjadi semakin cepat berkembang dan mempunyai budaya baca tinggi yang pada gilirannya adalah bangsa Jepang menjadi bangsa yang unggul.

Bagaimana peran perpustakaan di Indonesia dengan pengembangan budaya baca ?
PERAN PERPUSTAKAAN DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DI INDONESIA

Sekalipun perpustakaan telah melakukan upaya untuk menumbuhkembangkan budaya baca, namun hasilnya belum nampak di masyarakat. Dengan keterbatasan yang ada perpustakaan di Indonesia terus berusaha meningkatkan minat baca bagi masyarakatnya. Perpustakaan perguruan tinggi, misalnya, sejak tahun 1980 an terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Cara yang ditempuh, misalnya, dengan mengirim tenaga perpustakaan untuk menempuh pendidikan lanjut di bidang perpustakaan baik untuk pendidikan non-gelar, S1, dan S2. Disamping itu peningkatan secara kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan dengan cara menambah jumlah anggaran. Penerapan teknologi informasi juga telah banyak di implementasikan dalam operasional perpustakaan baik pengembangan otomasi perpustakaan maupun pengembangan perpustakaan digital agar perpustakaan tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi informasi. Kebijakan pemerintah pusat tentang tenaga fungsional pustakawan juga telah mendorong semangat pustakawan untuk bekerja lebih profesional yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan budaya baca bagi masyarakat.

Upaya pengembangan perpustakaan umum sekarang sudah mulai digalakkan. Di Jawa Tengah, misalnya, beberapa perpustakaan daerah seperti di Wonosobo, Magelang, Cilacap, Blora adalah sebagai bukti bahwa perpustakaan umum mulai berkembang. Segala usaha yang telah dilakukan perpustakaan tersebut merupakan salah satu cara mengembangkan budaya baca. Semoga perpustakaan daerah yang masih tertinggal, khususnya yang ada di Jawa Tengah cepat mengejar ketertinggalannya. Peningkatan budaya baca memang bukan pekerjaan mudah, memerlukan perjuangan dan hasilnya hanya dapat dinikmati dalam jangka panjang. Karena begitu pentingnya peran perpustakaan dalam pengembangan budaya baca, maka jalan terbaik agar kita dapat berpartisipasi dalam pengembangan budaya baca adalah dengan cara mencintai perpustakaan.


MENCINTAI PERPUSTAKAAN

Tak kenal maka tak sayang. Pepatah lama ini sangat relevan kalau kita kaitkan dengan bagaimana cara mencintai perpustakaan. Untuk mencintai perpustakaan kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu perpustakaan dan apa pula fungsi perpustakaan ?

Menurut Suwondo Atmodjahnawi, perpustakaan dapat didefinisikan sebagai tempat penyimpanan koleksi bahan pustaka, yang diolah dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk digunakan oleh pemakainya sebagai sumber informasi. (Atmodjahnawi, 1989). Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Sebagai sarana pendidikan dan pengajaran (Education)
  2. Sebagai sarana rekreasi (Recreation)
  3. Sebagai gudang ilmu pengetahuan dan sarana penelitian (Science and research)
  4. Sebagai sumber informasi (Information)
  5. Sebagai sarana dokumentasi (Documentation).

Dengan mengenal lebih jauh tentang perpustakaan oleh semua pihak yang berkepentingan diharapkan mereka dapat lebih mencintai perpustakaan.


SIAPA YANG SEHARUSNYA MENCINTAI PERPUSTAKAAN ?

Kata cinta mengandung berbagai macam makna. Cinta paling tidak harus melibatkan dua belah pihak. Dalam kaitannya dengan perpustakaan, siapa yang seharusnya mencintai perpustakaan ? Paling tidak ada tiga kelompok orang yang harus mencintainya yaitu pimpinan dan staf perpustakaan, tenaga pendidik, dan pengguna perpustakaan disamping juga peran pemerintah.


PIMPINAN DAN STAF PERPUSTAKAAN

Bagaimana cara mencintainya ? Bagi pimpinan dan staf perpustakaan cara terbaik untuk mencintai perpustakaan adalah dengan bekerja secara profesional. Seseorang dapat disebut profesional apabila dia mempunyai keahlian di bidangnya. Untuk menjadi ahli, mereka harus mempunyai pendidikan khusus. Tentunya masih harus ada syarat lain yang perlu dipenuhi yaitu menjadikan profesi tersebut sebagai sumber penghidupan yang layak dan membanggakan.

Bagi pimpinan perpustakaan harus lebih aktif dan kreatif dalam mengelola perpustakaan. Artinya sekalipun perpustakaan bukan organisasi yang mencari keuntungan, namun dalam pengelolaannya dapat mengadopsi berbagai cara yang diterapkan oleh dunia bisnis. Perpustakaan dapat belajar ke organisasi bisnis tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia, mengatur keuangan, menerapkan konsep pemasaran dsb. Aplikasi konsep pemasaran, misalnya, dapat diterapkan di perpustakaan dengan berbagai penyesuaian.Penerapan konsep pemasaran organisasi nirlaba telah berkembang sejak tahun 1970-an. Efektivitas konsep tersebut baik untuk organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba telah mendorong para pustakawan untuk mengadopsinya. Para pustakawan di Indonesia sejak tahun 1990-an telah banyak mencoba untuk mengadopsi konsep ini walupun masih banyak kendala yang dihadapi.

Murphy medefinisikan konsep pemasaran sebagai berikut :

“A marketing concept as an integral part of strategic planning that starts with identification of customer need and ends with the successful sale and distribution of the product or service.” Menurut definisi di atas dapat dinyatakan bahwa apapun layanan jasa yang ditawarkan oleh perpustakaan harus diawali dan berorientasi kepada kebutuhan pengguna dan diakhiri dengan keberhasilan layanan yang ditawarkannya. Penjabaran lebih lanjut tentang penerapan konsep pemasaran adalah dengan mengkombinasikan 4 variabel yang disebut dengan Marketing Mix yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Dengan penerapan konsep ini, diharapkan pengguna akan lebih rajin untuk mengunjungi perpustakaan, karena kebutuhan informasi mereka dapat dipenuhi.


TENAGA PENDIDIK

Bagi tenaga pendidik seperti dosen, guru, widyaswara dsb cara terbaik mencintai perpustakaan adalah dengan memberi contoh kepada anak didiknya. Kalau mereka menganjurkan muridnya untuk senang mengunjungi perpustakaan tentunya mereka sendiri terlebih dahulu harus rajin datang ke perpustakaan. Kalau perlu integrasikan proses belajar mengajar dengan program perpustakaan. Artinya setiap dosen atau guru memberi mata pelajaran sebaiknya bahan acuannya ada di perpustakaan. Sayangnya pelaksanaan konsep ini tidak mudah, karena banyak hambatan seperti minimnya dana perpustakaan, terlalu banyak mahasiswa/murid dsb. Di negara- negara maju, sebagian besar waktu mahasiswa dihabiskan di perpustakaan. Bagi mereka perpustakaan sebagai jantungnya universitas bukan hanya slogan belaka.


PENGGUNA PERPUSTAKAAN

Sebagai pengelola perpustakaan, saya sering mendapat berbagai keluhan yang datang dari pengguna perpustakaan. Keluhan tentang koleksi perpustakaan sudah kuno dan tidak komplit (jadul), petugas perpustakaan tidak ramah/galak, ruang yang tidak nyaman dsb adalah suatu yang sering kami hadapi. Yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana para pengguna perpustakaan dapat berempati tentang keadaan perpustakaan. Usulkan kepada pimpinan perpustakaan untuk membenahi keadaan yang tidak kondusif tersebut kalau perlu ajaklah pimpinan perpustakaan untuk berdiskusi sehingga ada jalan keluar dalam pemecahan persoalan tersebut. Para pengguna perpustakaan jangan hanya mengkritik melulu tanpa mempunyai alternatif pemecahannya. Cara inilah merupakan salah satu cara yang terbaik bagi pengguna untuk mencintai perpustakaan.


PERAN PEMERINTAH

Disamping tiga kelompok orang tersebut di atas, peran pemerintah menjadi sangat sentral dalam pengembangan budaya baca dan perpustakaan. Belajar dari Jepang seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran kaisar adalah sangat menentukan dalam pengembangan budaya baca dan keunggulan sumber daya manusia Jepang. Pemerintah disamping harus memprioritaskan anggaran untuk pendidikan termasuk perpustakaan juga harus membuat kebijakan yang strategis menyangkut pengembangan budaya baca. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Ismail pada tahun 1997 tentang program membaca dari 13 SMA di dunia mendapatkan hasil yang sangat memprihatinkan bagi kita bangsa Indonesia. Berikut ini hasil penelitian tentang bacaan buku sastra wajib di 13 SMA pada berbagai negara :


Buku Sastra Wajib di SMA pada 13 negara

 

NO Asal Sekolah Buku Wajib Nama SMA/Kota Tahun
1. SMA Thailand Selatan 5 judul Narathiwat 1986-1991
2. SMA Malaysia 6 judul Kuala Kangsar 1976-1980
3. SMA Singapura 6 judul Stamford College 1982-1983
4. SMA Brunei Darussalam 7 judul SM melalyu I 1966-1969
5. SMA Rusia Sovyet 12 judul Uva 1980-an
6. SMA Kanada 13 judul Canterbury 1992-1994
7. SMA Jepang 15 judul Urawa 1969-1972
8. SMA Internasional Swiss 15 judul Jenewa 1991-1994
9. SMA Jerman Barat 22 judul Wanne-Eickel 1966-1975
10. SMA Perancis 30 judul Pontoise 1967-1970
11. SMA Belanda 30 judul Middleburg 1970-1973
12. SMA Amerika Serikat 32 judul Forest Hills 1987-1989
13. AMS Hindia Belanda A 25 judul Yogyakarta 1939-1932
14. AMS Hindia Belanda B 15 judul Malang 1929-1932
15 SMA Indonesia 0 judul Dimana saja 1943-2005

Sumber : Taufik Ismail, 2005. Tragedi Nol Buku, Tragedi Kita Bersama. Makalah disampaikan pada Rakenas IPI, Pekanbaru, Riau, tanggal 31 Mei 2005.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah khususnya mengenai pengembangan budaya baca di Indonesia sangat memprihatinkan. Peran pemerintah sangat menentukan dalam hal ini, terutama berkaitan dengan kebijakan pengembangan kurikulum dan proses belajar dan mengajar.

PENUTUP

Sekalipun pengembangan budaya baca di Indonesia masih sangat memprihatinkan, kita tidak boleh pesimis. Kita harus berusaha terus untuk meningkatkan budaya baca. Karena kita yakin bahwa bangsa yang memiliki budaya baca yang tinggi akan mempunyai keunggulan. Bangsa Indonesia yang terkenal dengan kekayaan sumber alamnya tidak akan dapat mewujudkan cita-citanya tanpa memiliki keunggulan sumber daya manusia. Keunggulan sumber daya manusia dapat dicapai dengan cara meningkatkan budaya baca. Peningkatan budaya baca dapat dimulai dari masing-masing individu dan keluarga dan juga kebijakan pemerintah yang bersangkutan dengan hal tersebut. Membaca merupakan modal utama untuk menuai sukses dan cara termurah untuk dapat membaca adalah mengunjungi perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Asroruddin, Muhammad. Melongok Budaya Baca dan Tulis Masyarakat Jepang. (http://www.mail-archive.com/clonn_fkui@yahoogroups.com/msg00122.html) Sabtu, 9 Desember 2006
  2. Atmodjahnawi, Suwondo. Buku pedoman : Serbaneka Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret. Surakarta : Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret, 1989.
  3. Krisnamurthy, R.. Library management. New delhi :Ajay Verma, 2003.
  4. Lasa H.S. Manajemen perpustakaan. Yogyakarta : Gama Media,2005
  5. Murphy, Kurt R. Marketing and library management. Library Administration & management. 5 (3), Summer 1991, p. 155
  6. Perkembangan Perpustakaan di Indonesia. Bogor : IPB Press, 2005
  7. Septiyantono, Tri dkk.(ed.).Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi,. Yogyakarta : Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI), Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
  8. Sulistyo-Basuki. Pengantar Ilmu Perpustakaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

SISTEM OTOMASI PERPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN ANTAR PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN UNS SOLO

Oleh : Harmawan

PENDAHULUAN

 

Seorang mahasiswa datang ke perpustakaan A ingin mencari suatu buku, kemudian ia menelusur melalui katalog online yang telah tersedia, kebetulan buku yang dicari berada di perpustakaan B (ini dapat diketahui dari status buku yang terlihat dalam katalog online). Karena katalog online telah menyediakan fasilitas pemesanan, maka ia memesan buku tersebut. Tiga jam kemudian buku yang diinginkan sudah tersedia di perpustakaan A, si mahasiswa dengan mudah dapat meminjamnya. Seminggu kemudian, si mahasiswa ingin mengembalikan buku yang dipinjam, tapi dia berada di perpustakaan C, dengan mudah juga dia dapat mengembalikan buku di perpustakaan C. Gambaran yang menarik ini saya lihat dan merupakan model pelayanan perpustakaan di University of South Australia di Adelaide pada tahun 1998. Universitas tersebut memiliki 3 perpustakaan (A, B, C di atas) yang terletak dalam satu kota dan jaraknya agak berjauhan serta menggunakan software yang dinamakan dengan “Dynix”.

 

 

Pertanyaannya adalah apakah gambaran seperti di atas dapat dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Sebelas Maret ? Secara teknis saya jawab bisa ! walaupun harus ada syarat-syarat untuk mendukungnya.

Untuk mewujudkan gambaran ideal seperti di atas, salah satu aspek terpenting yang perlu dibahas adalah masalah software. Oleh karena itu, dalam presentasi ini saya memfokuskan pada pembahasan tentang software dan kemungkinan untuk diaplikasikan dalam jaringan antar perpustakaan di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

 

KEADAAN SEKARANG DAN POTENSI YANG ADA

 

Perpustakaan yang pertama kali menjalankan otomasi di lingkungan Universitas Sebelas Maret adalah UPT Perpustakaan pada tahun 1998, selanjutnya diikuti oleh Perpustakaan Fakultas Ekonomi, Perpustakaan Fakultas Kedokteran, dan Perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Fakultas Sastra, dan UPT P2B (mudah-mudahan perpustakaan fakultas lain menyusul). Ada empat software yang digunakan oleh ke empat perpustakaan tersebut yaitu UPT Perpustakaan menggunakan “Dynix”, Perpustakaan Fakultas Ekonomi menggunakan menggunakan software dari Yogya, sedangkan Perpustakaan Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum dan Fakultas Sastra menggunakan software dari Salatiga, serta Perpustakaan UPT P2B menggunakan program dari UPT Komputer UNS.

 

Selama ini keberadaan perpustakaan fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret sudah memberikan manfaat yang lebih terutama dalam mendekatkan koleksi dengan para penggunanya. Namun disisi lain, masih ada suatu kelemahan yang dapat kita rasakan bersama yaitu belum adanya koordinasi antar perpustakaan di lingkungan UNS. Dalam otomasi perpustakaan, misalnya, masing-masing perpustakaan cenderung mengembangkannya menurut kepentingan perpustakaan masing-masing tanpa ada koordinasi. Padahal apabila ada koordinasi dengan baik, maka akan terjadi penghematan biaya dan memudahkan untuk pengembangan jaringan apabila dihendaki di kemudian hari.

 

Otomasi perpustakaan bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan di perpustakaan baik itu proses pembuatan katalog, pelayanan sirkulasi, maupun penelusuran katalog. Selama ini dari masing-masing perpustakaan di lingkungan Universitas Sebelas Maret masih memanfaatkan otomasi di tempat masing-masing (kecuali Perpustakaan Pasca Sarjana dan LPPM yang telah dikoneksikan dengan UPT Perpustakaan), jadi belum ada jaringan antar perpustakaan yang terintegrasi.

 

Selain itu UPT Perpustakaan juga telah mengembangkan Perpustakaan Digital (Digital Library) bekerjasama dengan Puskom sejak April 2004. Perpustakaan Digital ini akan menampung semua karya civitas akademika UNS dalam bentuk digital dan dapat diakses melalui Internet. Jumlah dokumen yang ada di Perpustakaan Digital sampai saat ini baru 625 dokumen (kebanyakan karya skripsi). Jumlah ini akan bertambah cepat apabila masing-masing fakultas atau unit kerja (terutama Lembaga Penelitian) mau berpatisipasi dalam program ini. Perlu diketahui bahwa program ini dirancang untuk memudahkan input dan penelusuran data. Input data dapat dilakukan di setiap unit di lingkungan UNS dengan menggunakan password melalui jaringan internet , sedangkan penelusurannya dapat diakses secara internasional melalui http//www.uns.ac.id

 

KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN JARINGAN OTOMASI

 

Berdasarkan kondisi yang ada, paling tidak ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan jaringan otomasi antar perpustakaan di lingkungan Universitas Sebelas Maret yaitu :

 

1. Memanfaatkan “Dynix” sebagai katalog induk

 

Secara teknis software ini dapat dimanfaatkan untuk membangun katalog induk, namun ada dua kendala utama yang dihadapi apabila ingin memanfaatkannya secara optimal. Kendala pertama adalah terbatasnya user licenses. Lisensi untuk mengakses Dynix hanya sebanyak 26 (sekarang sudah dimanfaatkan secara efektif sebanyak 20), artinya kita hanya dapat mengakses sejumlah 26 komputer secara bersamaan. Sementara itu penambahan user licenses memerlukan biaya mahal sekitar Australian $38.000 . Kendala kedua adalah, Dynix yang dibeli UNS adalah software yang dirancang untuk sistem perpustakaan perguruan tinggi yang menerapkan sistem sentralisasi, sedangkan sistem yang dijalankan perpustakaan di lingkungan adalah system desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi seperti sekarang ini, kemungkinan yang dapat dilakukan adalah hanya sebatas input data dan mengaksesnya, tidak sampai ke sirkulasi (peminjaman/pengembalian buku). Kalau dijalankan sampai layanan sirkulasi tentunya harus ada koordinasi yang sangat baik antar perpustakaan di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

 

2. Memanfaatkan Software yang digunakan oleh Fakultas Kedokteran atau Ekonomi atau Produk UPT Komputer.

 

Ketiga software ini relatif baru, khususnya yang diterapkan di Fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra dan UPT P2B. Oleh karena itu, apabila kita ingin memanfaatkan software ini sebaiknya ada pengkajian yang mendalam tentang layak tidaknya software tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan antar perpustakaan di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

 

 

PENUTUP

 

Untuk mewujudkan otomasi jaringan antar perpustakaan di lingkungan Universitas Sebelas Maret adalah hal yang tidak mudah. Berdasarkan paparan di atas ada dua kemungkinan yaitu memanfaatkan “Dynix” atau memanfaatkan software yang digunakan fakultas ekonomi atau kedokteran, hukum, dan Sastra atau Produk UPT Komputer. Apabila alternatif pertama yang dipilih, maka langkah pertama yang perlu di ambil adalah melakukan uji coba. Uji coba itu ditawarkan ke fakultas tertentu (tentunya yang belum menjalankan otomasi dan bersedia) untuk diintegrasikan dengan Dynix yang dimiliki oleh UPT Perpustakaan. Hal ini dengan pertimbangan antara lain :

  1. Masih ada kapasitas lisensi yang belum termanfaatkan yaitu sebanyak 6.
  2. Biayanya relatif murah yaitu cukup menyediakan 3 komputer (PC) dan 2 scanner, namun apabila ingin dikembangkan keseluruh fakultas biayanya sangat mahal.
  3. Pelatihan tenaga dapat dilaksanakan dengan mudah karena banyak tenaga di UPT Perpustakaan yang berpengalaman mengoperasikan system Dynix.

Apabila alternatif kedua yang dipilih, maka pembelian software seharusnya tidak dilakukan secara sendiri-sendiri supaya biaya dapat ditekan. Disamping itu harus ada pengkajian yang mendalam tentang software tersebut terutama kaitannya dengan pengembangan jaringan antar perpustakaan di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Makalah ini disampaikan dalam Pelatihan “Cataloguing” dengan System Dynix pada tanggal 28 Maret 2005 di UPT Perpustakaan UNS Solo.

Sistem Otomasi Perpustakaan

Oleh : Harmawan

PENDAHULUAN

Sistem Otomasi Perpustakaan atau Library Automation System adalah software yang beroperasi berdasarkan pangkalan data untuk mengotomasikan kegiatan perpustakaan. Pada umumnya software yang digunakan untuk otomasi perpustakaan menggunakan model “relational database”. Database atau pangkalan data merupakan kumpulan dari suatu data. Dalam perpustakaan paling tidak ada dua pangkalan data yaitu data buku dan data pemustaka. Disebut “relational database” karena dua pangkalan data tersebut akan saling dikaitkan apabila terjadi transaksi, misalnya, pada saat terjadi proses peminjaman dan pengembalian buku. Kebanyakan sistem otomasi perpustakaan memisahkan fungsi software kedalam program tersendiri disebut modul. Sedangkan modulnya terdiri dari modul pengadaan, katalogisasi, sirkulasi, serial, dan Online Public Access Catalog (OPAC). Sistem Otomasi Perpustakaan di Indonesia pada umumnya hanya mempunyai tiga modul yaitu katalogisasi, sirkulasi, dan OPAC dan ini merupakan modul minimal yang harus dimiliki oleh perpustakaan untuk kepentingan otomasi. Modul – modul tersebut merupakan sistem yang sudah terintegrasi sehingga istilah sistem otomasi perpustakaan  juga sering disebut dengan sistem perpustakaan terintegrasi (Integrated Library System).

Dalam makalah ini, penulis akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan sistem otomasi perpustakaan meliputi mengapa perlu otomasi perpustakaan ?,  kendala otomasi perpustakaan, pemilihan software, spesifikasi hardware, pengalamam UNS dalam membangun otomasi perpustakaan dan penutup

MENGAPA PERLU OTOMASI PERPUSTAKAAN ?

Jika perpustakaan hanya memiliki ratusan judul buku dan puluhan peminjam barangkali otomasi perpustakaan belum diperlukan. Namun apabila judul buku yang dimiliki perpustakaan sudah mencapai ribuan bahkan puluhan ribu dan peminjam sudah mencapai ratusan orang per hari maka otomasi perpustakaan sudah sangat diperlukan. Otomasi perpustakaan akan memperingan pekerjaan staf perpustakaan dan memudahkan pemustaka dalam memanfaatkan perpustakaan. Singkat kata otomasi perpustakaan akan menjadikan pekerjaan dan layanan perpustakaan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat. Seperti sudah disebutkan di atas bahwa penerapan otomasi perpustakaan di Indonesia pada umumnya hanya mempunyai tiga modul yaitu katalogisasi, sirkulasi dan OPAC. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan di atas uraian berikut hanya menitikberatkan pada tiga hal tersebut.

1. Memudahkan dalam pembuatan katalog.

Perpustakaan yang belum menerapkan otomasi pada umumnya harus membuat kartu katalog agar pemustaka dapat menemukan sebuah buku yang diketahui berdasarkan pengarang, judul atau  subyeknya dan menunjukkan buku yang dimiliki perpustakaan. Rangkaian kegiatan dalam membuat katalog secara manual banyak menghabiskan tenaga, waktu dan uang. Penerapan komputer akan dapat menghemat segalanya. Proses pembuatan katalog akan lebih mudah, penyajian buku bagi pemustaka juga akan lebih cepat dan pada gilirannya akan terjadi efisiensi.

2. Memudahkan dalam layanan sirkulasi

Sebelum perpustakaan menggunakan komputer layanan proses peminjaman biasanya dilakukan dengan menggunakan kartu. Pekerjaan yang harus dilakukan diawali dengan petugas meminta kartu pemustaka, mengambil kartu pinjam, menulis nomer buku di kartu pinjam, mencabut kartu buku dan diakhiri dengan mem “file” kartu. Pekerjaan tersebut memakan waktu yang cukup lama dan cukup rumit. Dengan komputer pekerjaan peminjaman buku dapat dilakukan dengan cepat dan mudah yaitu hanya dengan menyorot “barcode” kartu kemudian menyorot “barcode” buku selanjutnya memberikan cap tanggal pengembalian. Pekerjaan tersebut hanya memakan waktu kurang 1 menit untuk setiap buku. Begitu juga dengan proses pengembalian dan perpanjangan buku, cukup dengan menyorot “barcode” buku kemudian secara otomatis akan terjadi transaksi. Bahkan di perpustakaan yang sudah maju pemustaka sendiri yang melakukan transaksi yang dinamakan dengan “self service” sehingga sudah tidak lagi melibatkan petugas seperti penerapan ATM dalam layanan Bank.

3. Memudahkan dalam penelusuran melalui katalog.

Otomasi perpustakaan akan memudahkan pemustaka dalam menelusur informasi khususnya katalog melalui OPAC (Online Public Access Catalog). Pemustaka dapat menelusur suatu judul buku secara bersamaan. Disamping itu, mereka juga dapat menelusur buku dari berbagai pendekatan. Misalnya melalui judul, kata kunci judul, pengarang, kata kunci pengarang, subyek , kata kunci subyek dsb. Sedangkan apabila menggunakan katalog manual, pemustaka hanya dapat akses melalui tiga pendekatan yaitu judul, pengarang, dan subyek.

Disamping kemudahan di atas masih banyak manfaat lagi yang dapat diperoleh apabila kita menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Misalnya, untuk kepentingan statistik, akreditasi dsb.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Otomasi perpustakaan sangat bermanfaat baik bagi pengelola perpustakaan/pustakawan, perpustakaan maupun pemustaka. Adapun manfaatnya antara lain :

  1. mengatasi keterbatasan waktu
  2. mempermudah akses informasi dari berbagai pendekatan misalnya dari judul, kata kunci judul, pengarang, kata kunci pengarang dsb.
  3. dapat dimanfaatkan secara bersama-sama
  4. mempercepat proses pengolahan, peminjaman dan pengembalian
  5. memperingan pekerjaan
  6. meningkatkan layanan
  7. memudahkan dalam pembuatan laporan statistik
  8. menghemat biaya
  9. menumbuhkan rasa bangga.
  10. mempermudah dalam pelayanan untuk kepentingan akreditasi.

KENDALA DALAM OTOMASI PERPUSTAKAAN

Dari pengalaman kami, memang banyak kendala yang dihadapi dalam membangun otomasi perpustakaan. Kendala tersebut harus kita antisipasi agar kita siap untuk menghadapinya. Kendala yang mungkin muncul antara lain :

1. Kesalahpahaman tentang otomasi perpustakaan.

Ada beberapa anggapan yang sebetulnya belum tentu benar adanya.

Anggapan yang pertama mengatakan bahwa biaya otomasi perpustakaan sangat besar. Pengalaman telah menunjukkan bahwa dengan adanya otomasi perpustakaan justru akan menghemat biaya. Penghematan tersebut dapat kita hitung, misalnya, dalam pembuatan dan penyajian katalog. Apabila kita menerapkan sistem manual yang standar, perpustakaan harus membuat paling tidak 5 katalog untuk setiap judul buku. Masing-masing adalah katalog judul, pengarang, dan subyek untuk kepentingan pemustaka agar mereka dapat akses melalui tiga titik akses tersebut. Dua katalog lainnya adalah Shelf List Catalog atau katalog yang disusun menurut judul/pengarang dan nomer panggil (call number) untuk kepentingan staf perpustakaan. Dari gambaran di atas akan terbayang oleh kita berapa besar biaya yang diperlukan untuk pembuatan katalog yaitu biaya untuk tenaga, kertas, tinta, dan rak katalog dsb. Memang benar bahwa pembangunan otomasi perpustakaan memerlukan investasi yang relative besar. Akan tetapi dengan adanya kemajuan teknologi informasi sekarang ini dimana harga hardware cenderung turun dari waktu ke waktu  dan juga munculnya “open source software” yang dapat diunduh secara gratis untuk kepentingan otomasi perpustakaan, maka biaya untuk otomasi perpustakaan dapat semakin ditekan.
Anggapan kedua mengatakan bahwa kalau nanti semua pekerjaan perpustakaan diotomasikan, maka akan terjadi pengurangan tenaga bahkan pengangguran staf perpustakaan. Pendapat ini menurut saya juga tidak tepat. Sebetulnya kebanyakan pustakawan di Indonesia masih bekerja pada level standar minimal atau bahkan dibawahnya. Mereka hanya melakukan pekerjaan- pekerjaan seperti katalogisasi, klasifikasi, layanan sirkulasi, referensi dan layanan majalah secara standar. Belum banyak staf perpustakaan mengembangkan layanannya seperti layanan kesiagaan terkini (Current Awareness Service), penyusunan indek dsb. Pendek kata masih banyak pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pustakawan tetapi belum dilaksanakan karena waktunya sudah habis tersita dalam pelayanan rutin.

2. Kurangnya staf yang terlatih.

Kurangnya staf yang terlatih biasanya menjadi kendala yang menghambat pengembangan otomasi perpustakaan. Pembangunan otomasi perpustakaan paling tidak harus mempunyai staf yang mampu mengoperasikan komputer (operator), bahkan kalau perlu mempunyai tenaga ahli. Banyak perpustakaan yang sampai saat ini masih menjadi tempat pembuangan. Artinya apabila ada staf yang susah untuk dibina biasanya pemimpim akan memindahkan staf tersebut ke perpustakaan. Hal inilah yang dapat menyebabkan terhambatnya pengembangan perpustakaan termasuk dalam membangun otomasi perpustakaan. Keadaan seperti itu di perpustakaan perguruan tinggi sudah mulai ditinggalkan. Mudah-mudahan perpustakaan umum/daerah dan perpustakaan sekolah akan mengikutinya. Berkaitan dengan staf yang menangani otomasi perpustakaan sebetulnya tidak harus punya keahlian yang terlalu tinggi tentang komputer, tetapi cukup dengan staf yang mempunyai semangat dan kemauan yang tinggi untuk belajar tentang hal-hal yang baru. Biasanya staf yang demikian adalah staf yang muda. Tentang pelatihan, pada umumnya, penyedia software akan menjual programnya beserta pelatihannya.

3. Kurangnya dukungan dari pihak pimpinan.

Dukungan pimpinan merupakan hal yang sangat strategis dalam membangun otomasi perpustakaan. Tanpa dukungan pimpinan yang memadai rencana otomasi perpustakaan tidak akan berhasil dengan baik. Dukungan tersebut dapat berupa dana, pengembangan staf, dan dukungan moril.

4. Input data

Proses input data biasanya juga menjadi kendala dalam membangun otomasi perpustakaan. Apalagi kalau jumlah koleksi perpustakaan sudah besar tentu akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Agar proses input data dapat lancar dan tidak perlu dana besar serta tidak mengganggu layanan perpustakaan, sebaiknya pada permulaan pelaksanaan otomasi perpustakaan tetap menjalankan dua sistem yaitu sistem manual dan sistem otomasi. Input data dimulai dari buku-buku baru, kemudian buku yang sering dipakai, dan kalau waktunya longgar baru input data buku yang lain. Setelah jumlah data yang dimasukkan dianggap pantas untuk dilayankan sebaiknya secepatnya dilakukan layanan sirkulasi dengan komputer. Dengan cara demikian, saya yakin akan memperlancar proses pelaksanaan  otomasi perpustakaan.

PEMILIHAN SOFTWARE

Kalau kita bicara komputer pasti ada kaitannya dengan dua hal yaitu software dan hardware. Ketika kita akan memilih software untuk otomasi perpustakaan kita harus melakukan dengan hati-hati. Perlu diingat bahwa pemilihan software otomasi perpustakaan untuk kepentingan jangka panjang. Kesalahan dalam memilih akan berakibat panjang dan konsekuensinya akan terjadi pemborosan. G.K. Manjunath menyarankan beberapa kriteria yang  dapat membantu para pustakawan dalam memilih software. Kriteria tersebut adalah :

  1. Who are the developers, whether an institution, or reputed company or few individuals. The preference is for institution and second preference is for the reputed company. One has to be skeptical about the software developed by individuals as there will be no continuity
  2. How many times the software has been revised since the time of its first launch.
  3. How many parameters are available for each module. More the parameters better will be the flexibility and needs no or minimum customization.
  4. Whether the software has facility to import bibliographic data available in ISO2709 format and similarly export of  data in this format
  5. Training and guidance after installation
  6. Whether available on major operating systems.
  7. Whether it is web interfaceble
  8. Whether it can be interfaced with the e-mail system of the campus network.
  9. Whether it has taken care of Y2K compliant
  10. How many installations it has got in the country, since when and major clients.
  11. Whether it can offer OPAC and different rights to different logins

Intisari dari saran di atas dapat dikemukakan bahwa dalam pemilihan software harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

  1. Siapa pengembangnya ? apakah lembaga, perusahaan, atau individu ? Yang paling baik adalah software yang dikembangkan oleh lembaga atau perusahaan yang mempunyai reputase baik. Usahakan tidak membeli software dari individu karena banyak kelemahan yang akan dihadapi.
  2. Seberapa sering software tersebut direvisi ? Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari sejak “launching” pertama berapa kali software telah direvisi.
  3. Berapa banyak parameter yang tersedia untuk setiap modul ? Semakin banyak parameter yang dimiliki akan semakin fleksibel dan mudah untuk disesuaikan dengan kepentingan perpustakaan kita.
  4. Apakah software mempunyai fasilitas import dan export data bibliografi yang sesuai dengan ISO2709 ? Format lain seperti MARC Format dan Dublin Core dapat digunakan sebagai pertimbangan.
  5. Apakah memberikan pelatihan setelah instalasi dan apakah ada buku petunjuk ?
  6. Apakah software tersebut dapat berjalan di sistem operasi yang utama seperti Windows NT, Linux, Unix dsb.?
  7. Apakah dapat di akses melalui Web.?
  8. Apakah juga ada interfacenya dengan e-mail ?
  9. Berapa banyak yang telah memakai software tersebut ?
  10. Adakah OPAC nya menawarkan perbedaan password untuk masing pustakawan dan pengguna ?

SPESIFIKASI HARDWARE

Agar otomasi perpustakaan dapat berjalan dengan lancar, paling tidak harus memiliki 4 unit perangkat keras (computer). Untuk server 1 unit, katalogisasi 1 unit PC, sirkulasi 1 unit, dan OPAC 1 unit. Disamping itu juga diperlukan perangkat Scanner 2 unit. Adapun spesifikasi dan perkiraan harga dapat dilihat dalam table berikut :

DAFTAR SPESIFIKASI SERVER DAN PC

BESERTA PERKIRAAN HARGA

No Jenis dan Spesifikasi Perkiraan harga
1 Server

HP ML110 G5 XEON 3065 (2.33GHz)/1GB/72GB 15Krpm NHP-SAS
(1) Dual-Core Intel® Xeon® Processor X3065 (2.33GHz, 65W,1333 FSB, 4MB), 1 x 4MB Level 2 cache; memory 1 GB PC2-6400 ECC (DDR2-800Mhz) (1 x 1GB), HP SC44Ge Host Bus Adapter; 72GB 15Krpm SAS HDD ; Max Internal Storage: 1.2TB (4 x 300GB) SAS (with optional HDD) ;16x SATA DVD-ROM Form Factor: Micro ATX Tower (4U)

US$ 1,230
2 Server

HP ML115T01 1214(2.2Ghz), 512MB, 72GB NHP-SAS HDD – NEW
(1) Dual-Core AMD Opteron 1214 (2.2GHz, 2MB Cache), 2MB (2x1MB) Level 2 cache (Opteron), 512 MB PC2-5300 ECC (DDR2-667Mhz) (1 x 512 MB), 48x CD-ROM Form Factor: Micro ATX Tower

US$ 950
3 Personal Computer

Intel Dual Core Technology Processor E2140 1,6Ghz (Intel 945 GC Chipset, 1Mb L2 Cache) | 512Mb DDR | HDD 80Gb | DVD-CDRW Combo Drive | Intel GMA 3100 Graphics | Intel GMA 950 Graphics | HP Deluxe Multimedia Keyboard, Optical Scroll Mouse | Modem | NIC | 9-in-1 Media Reader | DOS | 1 AGP | 3 PCI | 6 USB Ports | 17″ Monitor with external HP Speaker

US$ 469

PENGALAMAN UPT PERPUSTAKAAN UNS

Otomasi perpustakaan bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah sistem pelayanan perpustakaan baik dalam proses pembuatan katalog (input data), pelayanan sirkulasi, maupun penelusuran catalog (OPAC).

Perpustakaan yang pertama kali menjalankan otomasi di lingkungan Universitas Sebelas Maret adalah UPT Perpustakaan pada tahun 1998 (Sistem Dynix), selanjutnya diikuti oleh Perpustakaan Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Hukum, Fakultas MIPA dan Fakultas Teknik. Namun masing – masing perpustakaan masih berjalan sendiri – sendiri tanpa adanya jaringan.

Sejak tahun 2006, UPT Perpustakaan bersama dengan UPT Komputer telah mengembangkan program untuk otomasi perpustakaan yang dinamakan UNSLA (UNS Library Automation). Program tersebut sebagai pengganti sistem lama (Dynix). UNSLA dapat mengatasi beberapa kendala yang selama ini dihadapi oleh UPT Perpustakaan dalam mengaplikasikan sistem Dynix. Dynix adalah sistem yang sangat ketat dalam pembatasan “user license”. Selama ini UPT Perpustakaan hanya memiliki 26 user licenses. Artinya bahwa sistem tersebut hanya dapat diakses sebanyak 26 komputer secara bersamaan. User license dapat ditambah, namun biayanya sangat mahal.  Kendala lain adalah biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan per tahun sebesar $ 6000 atau sekitar Rp. 60.000.000,- . Dengan menggunakan UNSLA, hambatan tersebut dapat dihilangkan. Oleh karena itu, pimpinan Universitas telah memutuskan semua perpustakaan di lingkungan UNS diwajibkan menggunakan UNSLA. Dalam rangka melaksanakan kebijakan Universitas tersebut, Perpustakaan Fakultas di lingkungan UNS yang telah mengimplementasikan system UNSLA adalah Perpustakaan Fakultas Pertanian (2007), Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa (2007), Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (2008), FKIP (2008) dan F. Hukum (2008). Sedangkan Katalognya sudah dapat di akses melalui Internet.

PENUTUP

Proses pembangunan sistem otomasi perpustakaan memang tidak mudah dan harus dilakukan dengan perhitungan yang cermat dan hati-hati karena merupakan investasi jangka panjang dan memakan biaya yang tidak sedikit. Namun apabila otomasi perpustakaan sudah berjalan, maka akan banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh stakeholders perpustakaan yaitu pemustaka, staf perpustakaan dan pimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Alan Butters. Automating library processes: achieving success with self service loans and returns. Australasian Public Libraries and Information Services 20.1 (March 2007): p.34(11).
  2. Joseph R. Matthews. Dynix for Windows-Cataloging.(Evaluation). Library Technology Reports 32.n2 (March-April 1996): p.p213(7).
  3. Integrated library system.
  4. G.K. Manjunath. Library Automation: Why and How? http://www.igidr.ac.in/lib/paper1.htm (July 11, 2008)

Kompetensi Pustakawan : antara harapan dan kerisauan

Oleh : Harmawan

PENDAHULUAN

Ajun adalah seorang perantau yang sudah bermukim lama di Jakarta. Disamping dia sebagai pegawai negeri sipil di sebuah instansi pemerintah, dia juga sedang menempuh kuliah S2 untuk menunjang pengembangan kariernya. Seminggu sebelum lebaran dia ambil cuti untuk mudik dan merayakan idul fitri di kampungnya. Dia sengaja pulang awal agar tidak terjebak dalam kemacetan yang semakin parah dari tahun ke tahun. Setelah sampai di kampung halamannya, dia tetap berpuasa walaupun dia tahu bahwa bagi seorang musafir boleh tetap menjalankan puasa dan boleh juga tidak puasa asal nanti harus menggantinya. Dia pulang kampung sebetulnya tidak hanya bertujuan untuk bersilaturrahim dengan keluarga, namun juga ingin mencari artikel-artikel dan tesis yang berkenaan dengan penelitian yang ia rencanakan. Ketika sedang berselancar melalui Internet, dia menemukan informasi bahwa artikel dan tesis yang dia cari berada di sebuah perpustakaan yang terletak tidak jauh dari kampungnya. dia berencana berkunjung ke perpustakaan tersebut untuk mengisi waktu luangnya. Sebelum berangkat, dia berfikir sebaiknya menghubungi dulu perpustakan untuk menanyakan persyaratan berkunjung dan jam buka perpustakaan melalui telpon. Setelah jelas dia berangkat. Begitu masuk perpustakaan, dia menemui petugas “front office”. Dengan senyum yang mengembang  si petugas bertanya apa yang bisa saya bantu ? Sambutan yang ramah tersebut menjadikan Ajun merasa senang. Kemudian dia menyampaikan maksud serta tujuan kedatangannya ke perpustakaan. Setelah mendaftar dan mendapatkan kartu anggota luar biasa yang dipersyaratkan bagi pemustaka diluar sivitas akademika, maka dia langsung masuk ke ruang koleksi. Karena perpustakaan telah memasang rambu-rambu yang jelas, maka dia terus menuju ke ruang jurnal dimana artikel yang dia cari berada. Tanpa mengalami kesulitan artikel-artikel yang dicari dapat ditemukan dengan cepat. Setelah itu dia menuju ruang tesis, dan dengan mudah pula dia mendapatkannya. Untuk menghemat waktu, dia akhirnya memfotokopi sebagian tesis dan artikel yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perjalanan pulang hatinya berkata bahwa perpustakaan ini dikelola secara profesional dan ditangani oleh petugas yang mempunyai kompetensi. Akhirnya dia pulang dengan perasaan puas.
Intisari yang ingin saya sampaikan dalam ceritera fiktif tentang “perpustakaan mimpi” di atas adalah kepuasan indvidu yang dirasakan oleh seorang pengunjung perpustakaan. Kepuasan indvidu tersebut dapat berkembang menjadi kepuasan mayoritas pemustaka apabila perpustakaan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Kepuasan tersebut merupakan hasil kinerja dari tenaga perpustakaan dan pustakawan yang berkompeten. Hal ini ditandai adanya nilai-nilai seperti keterbukaan akses, kemudahan prosedur pelayanan, profesionalisme (keramahan petugas dan pengelolaan koleksi yang sistematis), dan penerapan teknologi informasi.
Pertanyaannya adalah apakah perpustakaan kita sudah memberikan layanan seperti gambaran di atas ? Kalau jawabannya belum, mari kita upayakan! Seandainya jawabannya ya, mari kita tingkatkan !. Penulis yakin bahwa tuntutan pemustaka pasti meningkat terus sesuai dengan kebutuhannya dan perpustakaan harus selalu berusaha memenuhinya. Namun demikian tidaklah mudah untuk melaksanakannya. Munculnya Undang-Undang Nomr 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan telah menumbuhkan harapan baru bagi tenaga perpustakaan dan pustakawan untuk meningkatkan kompetensinya. Walupun disisi lain juga masih ada hal-hal yang merisaukan. Oleh karena itu, makalah ini mencoba menguraikan masalah kompetensi pustakawan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang meliputi perubahan definisi pustakawan, kompetensi pustakawan, standar kompetensi pustakawan, sertifikasi pustakawan, dan kerisauan penulis.

PERUBAHAN DEFINISI PUSTAKAWAN

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pustakawan adalah orang yang bergerak di bidang perpustakaan; ahli perpustakaan. Definisi tersebut masih sangat umum. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 18 tahun 1988 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka kreditnya dan telah direvisi dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132 tahun 2002,  pustakawan diartikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya. Definisi tersebut tentunya sangat mengecewakan bagi tenaga perpustakaan  yang bekerja di lembaga swasta. Batasan harus pegawai negeri sipil menutup kemungkinan bagi tenaga perpustakaan di lembaga non pemerintah untuk masuk menjadi pustakawan. Namun dengan adanya Undang Undang tentang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 telah menumbuhkan harapan baru bagi tenaga perpustakaan di lembaga swasta. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan fasilitas layanan perpustakaan. Kompetensi menjadi kata kunci dalam definisi tersebut karena siapapun dia, asal memiliki kompetensi dan bekerja di perpustakaan tanpa memandang perpustakaan negeri atau swasta dapat masuk menjadi pustakawan. Bagi pustakawan negeri pun seharusnya juga menyambut gembira. Dengan adanya perubahan definisi tersebut kemungkinan penambahan pustakawan baru semakin terbuka yang berarti akan menambah kekuatan. Jumlah pustakawan di Indonesia sebanyak 2972 orang (Kartini, 2008). Jelas jumlah ini sangat sedikit kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Data Pustakawan berdasarkan Jenis Perpustakaan per 18 Juli 2008 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Data Pustakawan berdasarkan Jenis Perpustakaan
per 18 Juli 2008

No Jenis Perpustakaan Pust.
Pelak.
Pust.
Pelak.
Lanj.
Pust.
Penyelia
Pust.
Pratama
Pust.
Muda
Pust.
Madya
Pust.
Utama
JML
1 Perpust. Nasional 3 20 23 24 55 28 7 160
2 Perpust. Umum 19 30 28 8 17 4 0 106
3 Perpust. Propinsi 54 183 166 95 162 47 0 707
4 Perpust. Sekolah/Madra
Sah
42 74 48 10 15 15 0 204
5 Perpust. Perguruan
Tinggi
256 274 271 161 183 154 3 1302
6 Perpust Khusus 48 159 134 34 61 52 5 493
Jumlah 422 740 670 332 493 300 15 2972

Sumber : Makalah Kebijakan Pengembangan Pustakawan disampaikan oleh Hj. Kartini,SH pada Rapat Koordinasi Pengembangan Pustakawan dan Tim Penilai. Jakarta, 23- 24 Juli 2008.

Setelah memperhatikan data tersebut, penulis memperkirakan bahwa potensi penambahan pustakawan terbanyak akan berasal dari perpustakaan perguruan tinggi swasta dan juga perpustakaan sekolah. Mengingat jumlah perguruan tinggi swasta di Indonesia cukup banyak dan jumlah pustakawan dari perpustakaan sekolah/madrasah masih sangat sedikit. Data di atas hanya menghitung pustakawan pegawai negeri sipil.

Penambahan pustakawan baru akan menambah kekuatan untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) kepada pemerintah. Kalau jumlah pustakawan semakin banyak  dan organisasi profesi (Ikatan Pustakawan Indonesia dan lain) berperan dengan baik, akan dapat menjadi kelompok penekan yang mempunyai kekuatan untuk menyalurkan aspirasi kepada pemerintah khususnya pengambil kebijakan dalam bidang kepustakawanan. Contohnya adalah profesi guru. Karena jumlah guru banyak dan PGRI berperan sangat aktif, maka aspirasi guru sekarang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Akibat turunannya adalah pendidikan guru semakin laris. Kapan profesi pustakawan mengikuti jejak mereka ? Tentu diperlukan perjuangan.

KOMPETENSI PUSTAKAWAN

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan, dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi dapat dibedakan menjadi dua tipe. Tipe kompetensi pertama yang disebut dengan “soft competency”. Tipe kompetensi ini berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengatur proses pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain. Yang termasuk dalam soft competency diantaranya adalah kemampuan manajerial , kemampuan memimpin (kepemimpinan), kemampuan komunikasi, dan kemampuan membangun hubungan dengan orang lain (Interpersonal relation). Sedangkan tipe kompetensi yang kedua yaitu “hard competency” .  Tipe kompetensi kedua tersebut berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Dengan kata lain, kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency di bidang perpustakaan antara lain kemampuan untuk mengklasir, mengkatalog, mengindek, membuat abstrak, input data, melayani pemustaka, melakukan penelusuran informasi dsb.

Dalam perspektif lain, The Special Library Association membedakan kompetensi  menjadi kompetensi profesional dan kompetensi personal/individu (Kismiyati, 2008). Kompetensi profesional adalah kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen, dan penelitian, dan kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi. Sedangkan kompetensi personal adalah kompetensi yang menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dapat memperhatikan nilai lebihnya, serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia kerjanya.

Dalam Undang-Undang tentang Perpustakaan disebutkan bahwa penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan perpustakaan mengacu pada standar nasional perpustakaan. Salah satu butir standar nasional perpustakaan adalah standar tenaga perpustakaan. Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud standar tenaga perpustakaan mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Jelas sekali bahwa kompetensi pustakawan merupakan unsur penting disamping kualifikasi akademik dan sertifikasi. Persoalannya adalah bagaimana cara mengukur bahwa seorang pustakawan sudah berkompeten atau belum ? Oleh karena itu diperlukan standar kompetensi pustakawan.

STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN

Untuk mengetahui seorang pustakawan mempunyai kompetensi atau tidak, seberapa tingkat kompetensinya diperlukan adanya acuan. Acuan itulah yang disebut standar. Adanya standar kompetensi pustakawan sangat diperlukan. Paling tidak ada tiga pihak yang mempunyai kepentingan terhadap standar kompetensi pustakawan. Pertama adalah perpustakaan.  Bagi perpustakaan,  standar kompetensi pustakawan dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk merekrut pustakawan dan mengembangkan program pelatihan agar tenaga perpustakaan mempunyai kompetensi atau meningkatkan kompetensinya. Kedua adalah lembaga penyelengara sertifikasi pustakawan. Bagi lembaga sertifikasi pustakawan, standar kompetensi pustakawan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian kinerja pustakawan dan uji sertifikasi terhadap  pustakawan. Sedangkan pihak ketiga adalah pustakawan. Bagi pustakawan standar kompetensi pustakawan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk mengukur kemampuan diri untuk memegang jabatan pustakawan.

Sayangnya standar kompetensi pustakawan di Indonesia sampai saat ini masih dalam proses penyusunan. Namun demikian agar tenaga perpustakaan dan pustakawan dapat mempersiapkan diri sambil menunggu terbitnya standar kompetensi pustakawan, maka dipandang perlu mengetahui kompetensi apa yang seharusnya dipenuhi oleh seorang pustakawan. The Special Library Association pada tahun 2003 telah merumuskan kompetensi pustakawan. Walaupun rumusan tersebut sebetulnya di peruntukan bagi pustakawan yang bekerja di perpustakaan khusus, namun dapat dipergunakan sebagai acuan sementara dan tentunya memerlukan sedikit penyesuaian. Seperti sudah disebutkan di atas bahwa The Special Library Association membedakan kompetensi menjadi 2 jenis yaitu kompetensi profesional dan kompetensi personal/individu.

Berikut adalah kompetensi profesional yang seharusnya dimiliki oleh pustakawan :

  1. memiliki pengetahuan keahlian tentang isi sumber-sumber informasi, termasuk kemampuan untuk mengevaluasi dan menyaring sumber-sumber tersebut secara kritis.
  2. memiliki pengetahuan tentang subjek khusus yang sesuai dengan kegiatan organisasi pelanggannya.
  3. mengembangkan dan mengelola layanan informasi dengan baik, accessable (dapat diakses dengan mudah) dan cost-effective (efektif dalam pembiayaan) yang sejalan dengan aturan strategis organisasi.
  4. menyediakan bimbingan dan bantuan terhadap pengguna layanan informasi dan perpustakaan.
  5. memperkirakan jenis dan kebutuhan informasi, nilai jual layanan informasi dan produk-produk yang sesuai kebutuhan yang diketahui.
  6. mengetahui dan mampu menggunakan teknologi informasi untuk pengadaan, pengorganisasian, dan penyebaran informasi.
  7. mengetahui dan mampu menggunakan pendekatan bisnis dan manjemen untuk mengkomunikasikan perlunya layanan informasi kepada manajemen senior.
  8. mengembangkan produk-produk informasi khusus untuk digunakan di dalam atau di luar lembaga atau oleh pelanggan secara individu.
  9. mengevaluasi hasil penggunaan informasi dan menyelenggarakan penelitian yang berhubungan dengan pemecahan masalah-masalah manajemen informasi.
  10. secara berkelanjutan memperbaiki layanan informasi untuk merespon perubahan kebutuhan.
  11. menjadi anggota tim manajemen senior secara efektif dan menjadi konsultan organisasi di bidang informasi.

Sebelas butir di atas tidak semuanya harus dimiliki oleh seorang pustakawan Kemampuan, yang harus dimiliki seorang pustakawan mesti disesuaikan dengan tingkatan atau levelnya

Sedangkan kompetensi personal/individu bagi pustakawan meliputi :

  1. memiliki komitmen untuk memberikan layanan terbaik.
  2. mampu mencari peluang dan melihat kesempatan baru baik di dalam maupun di luar perpustakaan.
  3. berpandangan luas.
  4. mampu mencari partner kerja.
  5. mampu menciptakan lingkungan kerja yang dihargai dan dipercaya.
  6. memiliki ketrampilan bagaimana berkomunikasi yang efektif.
  7. dapat bekerjasama secara baik dalam suatu tim kerja.
  8. memiliki sifat kepemimpinan.
  9. mampu merencanakan, memprioritaskan dan memusatkan pada suatu yang kritis.
  10. memiliki komitmen untuk selalu belajar dan merencanakan pengembangan kariernya.
  11. mampu mengenali nilai dari kerjasama secara profesional dan solidaritas.
  12. memiliki sifat positif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan.

Untuk kompetensi personal/individu, semua butir-butir kompetensi tersebut di atas seharusnya wajib dimiliki oleh pustakawan.

SERTIFIKASI PUSTAKAWAN

Sertifikat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai surat tanda atau surat keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian. Sertifikat pustakawan adalah surat bukti kompetensi pustakawan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Proses kebijakan dan pelaksanaan untuk mengeluarkan sertifikat dapat disebut sertifikasi. Seperti sudah diuraikan di atas bahwa rumusan standar kompetensi pustakawan masih dalam proses, ini merupakan langkah awal dalam sertifikasi pustakawan. Penyusunan standar kompetensi yang masih dalam proses tersebut melibatkan beberapa pihak meliputi organisasi profesi, Badan Kepegawaian Nasional, Menpan, BNSP, Depnaker, para pakar pustakawan dan lembaga pendidikan perpustakaan (Kismiyati, 2008). Penulis berharap standar kompetensi pustakawan segera dirumuskan. Langkah selanjutnya adalah menentukan lembaga mana yang akan diberi wewenang untuk mengeluarkan sertifikat pustakawan. Sampai saat ini juga belum ada kepastian tentang lembaga mana yang akan diberi wewenang mengeluarkan sertifikat pustakawan. Yang jelas lembaga tersebut harus independen dan mempunyai kredibilitas, integritas dan tanggungjawab yang tinggi.
Persoalan kemudian adalah bagaimana agar sertifikasi bisa meningkatkan kualitas kompetensi pustakawan ? Filosofi dasarnya adalah bahwa sertifikasi pustakawan merupakan sarana atau instrumen untuk meningkatkan kualitas kompetensi pustakawan. Sertifikasi bukan merupakan tujuan, melainkan sarana untuk mencapai suatu tujuan, yakni keberadaan pustakawan yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu dibangun kesadaran dan pemahaman bersama bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Kalau seorang pustakawan menempuh S2 untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya, maka tujuan kuliah adalah untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, bukan mendapatkan ijazah. Ijazah adalah bukti bahwa pemegangnya memiliki kualifikasi S 2 bidang tertentu. Dengan mempunyai kesadaran dan pemahaman seperti itu, maka untuk mendapatkan ijazah S2 tersebut tidak akan melakukan atau menghalalkan segala cara, melainkan konsekuensi dari belajar dan telah mendapatkan tambahan ilmu dan ketrampilan baru. Demikian pula kalau pustakawan mengikuti uji sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standard kompetensi pustakawan. Tunjangan profesi pustakawan (kalau ada) adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka pustakawan tidak akan mencari jalan lain guna mendapatkan sertifikat pustakawan kecuali mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam standar kompetensi pustakawan.

KERISAUAN PERTAMA

Beberapa uraian sebelum bab ini, banyak menguraikan tentang hal-hal yang dapat menumbuhkan harapan baru bagi pustakawan untuk meningkatkan kompetensinya. Para pustakawan sangat berharap adanya standar kompetensi pustakawan dan memegang sertifikat pustakawan. Perlu penulis ingatkan sekali lagi bahwa tujuan utama sertifikasi pustakawan adalah untuk mencapai kualitas, bukan mendapatkan tunjangan profesi. Tunjangan profesi merupakan konsekuensi logis yang menyertai adanya kompetensi yg dimiliki. Yang merisaukan penulis adalah adakah “konsekuensi logis” bagi pustakawan ?

Mari kita cermati isi Undang – Undang tentang Perpustakaan.
Dalam pasal 31 disebutkan bahwa tenaga perpustakaan berhak atas :

  1. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejateraan sosial;
  2. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
  3. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Coba kita bandingkan dengan isi Undang-Undang Guru dan Dosen.
Dalam pasal 14 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

  1. memperoleh memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  2. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  3. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  4. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  5. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
  6. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan;
  7. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
  8. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
  9. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
  10. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
  11. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Lebih lanjut dalam pasal 16 ayat 2 dinyatakan bahwa tunjangan profesi guru diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Yang saya risaukan adalah tunjangan profesi pustakawan yang merupakan konsekuensi logis dan yang menyertai kompetensi pustakawan ternyata tidak diatur dalam Undang-Undang Perpustakaan. Berbeda dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, jelas menyebutkan bahwa pemegang sertifikasi guru akan mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok. Inilah yang menjadikan penulis risau. Mudah-mudahan kerisauan ini tidak menjadi kenyataan. Karena masih ada cara atau kemungkinan lain mengenai pemberian tunjangan profesi pustakawan baik berdasarkan Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden. Untuk merevisi Undang-Undang jelas memerlukan waktu yang lama.

KERISAUAN KEDUA

Sampai saat ini, jabatan fungsional pustakawan belum menarik. Hal ini terbukti dengan merosotnya jumlah pustakawan sejak pertama kali jabatan fungsional Jabatan pustakawan dikeluarkan. Pada awal tahun 90’an jumlah pustakawan sekitar 4000 lebih, (mohon koreksi kalau salah), sekarang tinggal 2972 orang. Jelas ini merupakan kemerosotan. Banyak sebab kenapa jabatan pustakawan tidak menarik salah satunya (bukan satu-satunya) adalah soal kesejateraan pustakawan. Namun demikian bagi penulis, jumlah bukan merupakan yang utama walaupun tetap penting. Yang utama adalah kualitas.

PENUTUP

Tantangan perpustakaan di masa mendatang akan semakin berat dan kompleks. Tuntutan pemustaka akan kebutuhan informasi terus meningkat. Perpustakaan harus meningkatkan sistem layanannya agar kebutuhan informasi penggunanya dapat dipenuhi dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien. Dalam rangka mendukung terwujudnya perpustakaan yang handal tersebut, maka diperlukan pustakawan yang memiliki kompetensi yang tinggi baik kompetensi profesional dan kompetensi personal/individu. Pengembangan pustakawan yang  berkualitas dan berkompeten merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius ketika ingin membangun suatu perpustakaan yang ideal

Bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Ini merupakan intervensi langsung dalam bentuk kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan kualitas pustakawan. Semoga kebijakan ini dapat memberikan inspirasi kepada pustakawan dan calon pustakawan untuk dengan sungguh-sungguh menekuni profesinya. Semoga !

DAFTAR PUSTAKA

  1. Jalal, Fasli. Sertifikasi Guru untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu. http://sertifikasiguru.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=69&cntnt01returnid=63 diakses tanggal 6 Oktober 2008.
  2. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
  3. Kartini. 2008. Kebijakan Pengembangan Pustakawan. Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Pustakawan dan Tim Penilai, tanggal, 23 – 24 Juli 2008.
  4. Kismiyati, Titik, 2008. Kompetensi Pustakawan Perguruan Tinggi. Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Nasional FPPTI, Seminar Ilmiah, dan Workshop, tanggal 21 Agustus 2008, di Cibogo, Bogor.
  5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
  6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN.

Makalah ini disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Pustakawan : Implikasi UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang diselenggarakan di UPT Perpustakaan UNS Surakarta pada tanggal, 14 Oktober 2008